BANDA ACEH -Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.
AMI menilai reshuffle diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan AMI di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, infrastruktur, pangan, serta berbagai persoalan sosial yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
“90 persen menteri gagal? Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau tumbang!”, kata Koordinator AMI yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) Wawan di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
AMI menilai kinerja sejumlah kementerian perlu dievaluasi secara serius. Mereka juga menyoroti sejumlah survei yang disebut menunjukkan adanya pejabat dengan rekam jejak kinerja terburuk di kabinet.
Beberapa kementerian yang menjadi sorotan AMI antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan infrastruktur.
Menurut AMI, reshuffle tidak boleh sekadar menjadi pergantian jabatan atau pembagian kursi Politik. Perombakan kabinet harus menjadi momentum untuk menghadirkan menteri yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
AMI juga mendesak pemerintah membuka capaian serta target kinerja setiap kementerian secara transparan. Dengan begitu, publik dapat menilai sejauh mana para menteri menjalankan mandat yang diberikan Presiden.
Menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target maupun menjalankan mandat pemerintahan, kata AMI, harus dievaluasi dan bila diperlukan diganti.
Dalam pernyataannya, AMI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Menteri Lingkungan Hidup serta seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Kedua, mengganti menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target dan menjalankan mandat pemerintahan.
Ketiga, setiap kementerian wajib membuka capaian dan target kinerja secara transparan kepada publik.
Keempat, memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite.
Kelima, menegaskan bahwa jabatan menteri bukan hadiah politik, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
“Jabatan menteri bukan hadiah politik. Jabatan menteri adalah amanah rakyat. Jika tidak mampu bekerja, evaluasi, diganti,” tegas Wawan.
Beri Komentar