yang dituduhkan.
ABI menghormati hak media untuk mengangkat informasi yang dinilai memiliki kepentingan publik. “Namun, informasi dari sumber yang identitasnya tidak dibuka tetap memerlukan pengujian. Pengutipan oleh media lain pun tidak dengan sendirinya mengubah informasi tersebut menjadi fakta yang telah diverifikasi secara independen,” sambung ABI.
Ahlulbait Indonesia berpendapat bahwa dalam perkara yang menyangkut nama baik seseorang, penting membedakan antara nama yang disebut, dugaan yang disampaikan, dan keterlibatan yang dapat dibuktikan. Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar pengaitan tersebut: kapan hubungan itu terjadi, dalam kapasitasapa, tindakan konkret apa yang dilakukan, dan fakta apa yang menghubungkannya dengan operasiyang diberitakan.
Konteks juga tidak dapat menggantikan bukti. Hubungan seseorang dengan organisasi keagamaan, perjalanan ke suatu negara, kegiatan pendidikan, maupun perkenalan dengan tokoh tertentu tidakdengan sendirinya membuktikan hubungan intelijen atau keterlibatan dalam suatu operasi.
“Melalui hak jawab ini, ABI menegaskan bahwa Ustaz Zahir Yahya dan Ustaz Abdullah Assegaff tidak memiliki keterlibatan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk Unit 4000 sebagaimana dikaitkan dalam pemberitaan tersebut,” tegas ABI.
“Pencantuman nama Ketua Umum dan Anggota Dewan Syura ABI dalam dugaan operasi intelijen asing merupakan persoalan yang menyangkut kehormatan pribadi sekaligus kredibilitas organisasi. Karena itu, ABI berkepentingan memastikan agar informasi yang beredar mengenai kedua tokohtersebut ditempatkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Sikap ABI terhadap Konflik
Sebagai ormas Islam di Indonesia, ABI sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam menyikapi konflik dan persoalan internasional.
Dalam menghadapi konflik dan perang di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan di Selat Hormuz, ABI berpandangan bahwa penyelesaian harus ditempuh melalui jalur diplomasi untuk mengakhiri perang dan mencegah meluasnya konflik.
“Sikap organisasi terhadap persoalan internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkannya dengan operasi intelijen atau kegiatan militer pihak tertentu,” kata ABI.
ABI juga mendorong Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi melalui PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong terbentuknya tatapergaulan dunia yang lebih berkeadilan, dengan menjunjung hak kemerdekaan, kedaulatan, dankemandirian setiap bangsa dan negara.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar