BANDA ACEH — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktik judi online (judol) di rumah dinas kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diproses sesuai hukum tanpa membedakan latar belakang sipil maupun militer.
Desakan itu disampaikan setelah 11 warga sipil diamankan terkait dugaan aktivitas judi online di rumah dinas tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena lokasi yang diduga digunakan sebagai markas operasional berada di lingkungan kompleks perumahan dinas TNI.
“Baik yang melibatkan unsur sipil maupun militer, semuanya harus dilakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).
Politikus PDIP itu menegaskan, mekanisme penanganan perkara harus disesuaikan dengan pihak yang terlibat. Jika dugaan pelanggaran dilakukan personel militer, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum militer melalui Polisi Militer (POM) TNI.
Sementara itu, pihak sipil harus diproses melalui mekanisme peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila perkara melibatkan unsur sipil dan militer secara bersama-sama, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme koneksitas sesuai aturan hukum.
“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” jelasnya.
TB Hasanuddin menekankan, penegakan hukum harus berlangsung objektif dan transparan. Ia meminta tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus, termasuk apabila penyelidikan menemukan penyalahgunaan fasilitas dinas untuk aktivitas ilegal.
“Yang terpenting adalah proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
11 Warga Sipil Diamankan, Puluhan Komputer Disita
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa 11 orang yang diamankan seluruhnya merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.
Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas di lokasi tersebut.
“Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Beri Komentar