Jimly soal Syarat Ijazah untuk Nyapres: Suara Rakyat Lebih Tinggi daripada Gelar

BANDA ACEH — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mempertanyakan kembali pentingnya persyaratan pendidikan formal bagi calon presiden dan calon wakil presiden.Ia menilai, dalam sistem demokrasi, suara rakyat perlu mendapat perhatian besar ketika negara mengevaluasi kriteria yang menentukan seseorang dapat maju sebagai pemimpin.

“Suara-suara rakyat itu nilainya lebih tinggi daripada gelar akademik,” kata Jimly dalam tayangan YouTube Total Politik, dikutip Senin (26/10/2026).

Pernyataan Jimly muncul di tengah perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang turut dikaitkan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menegaskan bahwa pandangannya bukan ditujukan untuk membela putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Tolong jangan dikaitkan dengan Gibran. Saya bukan sedang membela Gibran,” ujarnya.

Jimly ingin persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat dibedakan dari pembahasan mengenai aturan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, evaluasi terhadap persyaratan pendidikan merupakan persoalan kebijakan tersendiri yang perlu dikaji secara lebih luas dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia.

Ia juga membedakan persyaratan pendidikan untuk calon anggota legislatif dengan calon presiden dan wakil presiden. Jimly tidak serta-merta menolak penerapan standar pendidikan formal untuk seluruh jabatan politik, bahkan menyinggung kemungkinan adanya persyaratan sarjana atau S1 bagi calon anggota legislatif.

Sementara itu, untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, ia mempertanyakan apakah ijazah formal seharusnya menjadi faktor penentu hak seseorang untuk mengikuti kontestasi politik. Baginya, pembahasan tersebut perlu mempertimbangkan prinsip demokrasi dan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Meski demikian, pandangan Jimly mengenai perlunya mengevaluasi persyaratan pendidikan tidak berarti ketentuan yang berlaku saat ini dapat diabaikan. Aturan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu saat ini mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Dengan demikian, pernyataan Jimly lebih mengarah pada perdebatan mengenai apakah persyaratan pendidikan bagi calon pemimpin nasional perlu dipertahankan atau dievaluasi, bukan pada penghapusan otomatis aturan yang berlaku.

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Aceh Selatan

13.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

25 °C

Berawan

Bali

13.00 WITA

31 °C

Cerah Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

28 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

32 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

34 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Riau

13.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Selatan

13.00 WIB

32 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

26 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Jawa Barat

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

38 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)