Proyek Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian Diduga Tanpa Lelang, FORMASI Desak Raffi Ahmad Diperiksa

Jalih mempertanyakan urgensi dan mekanisme pengadaan tersebut. Menurut dia, nilai kontrak miliaran rupiah harus disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan, standar harga, indikator keberhasilan, serta proses pemilihan penyedia. Apalagi, kementerian sebenarnya memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik yang dibiayai APBN. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut perlu diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara.

“Yang harus dibuka bukan hanya berapa nilai kontraknya, tetapi bagaimana prosesnya. Apakah melalui tender, pengadaan langsung, atau mekanisme lainnya? Siapa yang menyusun spesifikasi pekerjaan, siapa yang menentukan harga, dan bagaimana perusahaan itu dipilih? Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jalih.

Ia menegaskan, dugaan pengadaan tanpa lelang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, bukan hanya berdasarkan besarnya nilai proyek. Sebab, dalam sistem pengadaan pemerintah terdapat beberapa metode pemilihan penyedia sesuai jenis, nilai, dan karakteristik pekerjaan. Namun, penggunaan metode tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari persaingan sehat, transparansi, maupun pengawasan publik.

Bagi Jalih, potensi konflik kepentingan juga harus menjadi perhatian serius. Jabatan publik yang melekat pada seseorang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Karena itu, APH perlu menelusuri hubungan kepemilikan perusahaan, keterlibatan Raffi Ahmad dalam pengambilan keputusan, komunikasi dengan kementerian, serta kemungkinan adanya perlakuan khusus dalam proses pengadaan.

Jalih meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan perusahaan penerima kontrak. Pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pengguna anggaran, hingga pihak yang menyusun dan menyetujui paket pekerjaan juga perlu dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah belanja jasa influencer benar-benar sesuai kebutuhan kementerian, memiliki harga wajar, menghasilkan manfaat terukur, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat atau uang perusahaan. Kalau seluruh prosesnya bersih, silakan dibuktikan dengan dokumen yang transparan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan yang merugikan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai jabatan publik menjadi pintu masuk untuk memperoleh proyek pemerintah,” pungkas Jalih.

Banda Aceh

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Aceh Selatan

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah Berawan

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

15.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

16.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

16.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Utara

16.00 WITA

28 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Lampung

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

32 °C

Hujan Ringan

Palu

16.00 WITA

25 °C

Berawan

Pangkal Pinang

15.00 WIB

29 °C

Berawan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

33 °C

Berawan

Sumatera Utara

15.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

15.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

28 °C

Udara Kabur

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Petir

Jawa Barat

15.00 WIB

23 °C

Hujan Petir

Jawa Tengah

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)