BANDA ACEH – Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara mendadak menunda publikasi data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Annas Maulana.
Annas mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut yang dinilainya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga statistik negara itu. Ia menegaskan, publik layak tahu mengapa data yang selama ini menjadi rujukan nasional justru tidak disampaikan tepat waktu.
“Penundaan publikasi data terbaru oleh BPS bukan baru sekali terjadi, tetapi sudah berulang kali. Hal seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah BPS sudah tidak kompeten lagi atau memang benar data yang disajikan oleh BPS bisa ‘dipesan’?” ujar Annas kepada HARIANACEH.co.id, Sabtu (20/7/2025).
Ia menilai, langkah BPS menunda data yang sangat vital itu bukan hanya akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja lembaga, tapi juga berdampak pada proses perumusan kebijakan nasional yang berbasis data.
“Banyak pihak menggantungkan diri pada data yang dikeluarkan BPS. Jika publikasi ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, hal ini bisa memicu keraguan bahkan kecurigaan publik. Apalagi jika menyangkut data kemiskinan. Bila memang kondisi rakyat belum sejahtera, sampaikan saja apa adanya,” tambahnya.
Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan pemerintah yang harus dilakukan secara tepat dan berdasarkan realitas yang akurat. Annas pun berharap agar BPS tetap konsisten dalam menjunjung prinsip transparansi dan integritas.
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (17/7), menegaskan bahwa penundaan rilis data dilakukan semata-mata untuk menjaga kualitas dan objektivitas data.
“Kami ingin memastikan kualitas dan keakuratan data. Tidak ada alasan lain. Kami tidak pernah mendapatkan pesanan data. Kami ingin terus mengedepankan kualitas,” jelas Amalia.
Namun begitu, Annas menegaskan bahwa alasan soal kualitas saja tidak cukup. Ia mendorong BPS untuk menjelaskan secara rinci mengapa data belum siap atau apa saja hambatan teknis yang dihadapi.
“Ketika data ditunda tanpa penjelasan teknis yang kuat, maka keraguan publik bisa berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang disembunyikan. BPS harus bisa menjelaskan secara terbuka dan mengevaluasi diri. Ini bukan kali pertama mereka menunda publikasi data,” pungkasnya.
Publikasi data kemiskinan oleh BPS sejatinya dijadwalkan pada 15 Juli 2025 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan data tersebut akan dirilis ke publik. Keterbukaan data menjadi penting, terlebih saat Indonesia masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan ketimpangan sosial yang semakin nyata.
Beri Komentar