UPDATE

ACEH
ACEH

Wakili Gubernur Aceh, Kadis Aliman Hadiri Rapat Koordinasi Penguatan Analisis Program Prioritas Keamanan Laut

BANDA ACEH – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si, menyampaikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penguatan Analisis Program Prioritas Keamanan Laut Berdasarkan RPJMN Tahun 2025 untuk Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan, ALKI, dan Choke Point, khususnya Wilayah Perairan Provinsi Aceh, Rabu (20/8) di Hotel Hermes Banda Aceh.

Rapat yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi keamanan laut, terutama di wilayah perbatasan, jalur pelayaran internasional, serta kawasan rawan illegal fishing.

Dalam paparannya, Kepala DKP Aceh menekankan pentingnya penguatan patroli laut terpadu, peningkatan kapasitas nelayan lokal, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis satelit dan digital tracking untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Posisi Aceh yang strategis di jalur Selat Malaka dan Samudera Hindia, menurut Gubernur, menuntut perhatian lebih dalam hal pengamanan laut.

“Keamanan laut bukan hanya menyangkut pertahanan wilayah, tetapi juga keberlanjutan ekonomi perikanan, investasi, serta perlindungan nelayan kita. Aceh siap berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan nasional demi menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa,” ujar Gubernur Muzakir Manaf sebagaimana disampaikan oleh Kepala DKP Aceh, Aliman.

Selain itu, DKP Aceh juga mendorong penguatan regulasi daerah, optimalisasi peran pangkalan PSDKP, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam sistem pengawasan berbasis komunitas. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025 yang menitikberatkan pada pembangunan kelautan berkelanjutan dan pengamanan kedaulatan maritim Indonesia.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kelautan. []

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Beri Komentar

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.