TKD Tambahan untuk Bencana Aceh Tahun 2026 Rp1,65 Triliun, Serapan Mencapai 35 Persen

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melaporkan perkembangan berkala penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan laporan posisi per Rabu, 7 Oktober 2026, realisasi anggaran mencapai Rp582,80 miliar atau 35,28 persen dari total pagu sebesar Rp1,652 triliun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh secara rutin telah melaporkan perkembangan penggunaan anggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Advertisements

Menurut Nurlis, pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan dana transfer tersebut tersalurkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Aceh terus memantau dan mengawal ketat progres penyerapan anggaran tambahan TKD ini. Hingga 7 Oktober, realisasi telah mencapai Rp582,80 miliar atau 35,28 persen, dengan tren peningkatan yang terus bergerak positif,” ujar Nurlis di Kamis (8/10/2026).

Capaian Berdasarkan Lima Sektor Pembangunan

Anggaran tambahan TKD Aceh terdistribusi ke dalam lima sektor utama, dengan rincian sebagai berikut:

• Infrastruktur: pagu Rp1,012 triliun, realisasi Rp358,08 miliar (35,35 persen).
• Pendidikan: pagu Rp162,53 miliar, realisasi Rp65,81 miliar (40,49 persen).
• Kesehatan: pagu Rp40,14 miliar, realisasi Rp17,33 miliar (43,17 persen).
• Pertanian: pagu Rp72,39 miliar, realisasi Rp9,48 miliar (13,10 persen).
• Urusan lainnya: pagu Rp364,12 miliar, realisasi Rp132,10 miliar (36,28 persen).

Realisasi Tingkat Provinsi

Pada tingkat provinsi, alokasi pagu mencapai Rp824,82 miliar dengan realisasi keuangan Rp316,42 miliar atau 38,36 persen.

Adapun rincian realisasi pada sejumlah SKPA terkait adalah:

• Dinas Pengairan: Rp118,32 miliar (57,2 persen)
• Dinas PUPR: Rp52,92 miliar (28,9 persen)
• Dinas Pendidikan: Rp49,62 miliar (49,6 persen)
• BPKA: Rp34,31 miliar (68,7 persen)
• Dinas Perkim: Rp21,28 miliar (14,6 persen)
• Dinas Sosial: Rp15,43 miliar (63,0 persen)
• DKP: Rp10,07 miliar (15,0 persen)
• Dinas Tenaga Kerja: Rp4,62 miliar (98,4 persen)
• Disperindag: Rp4,05 miliar (28,8 persen)
• Dinas Pangan: Rp2,04 miliar (78,3 persen)
• Dishub: Rp1,54 miliar (30,3 persen)
• BPBA: Rp1,30 miliar (19,0 persen)
• Distanbun: Rp0,91 miliar (23,2 persen)

Realisasi Tingkat Kabupaten/Kota

Sementara itu, tingkat kabupaten/kota memperoleh alokasi sebesar Rp827,26 miliar, dengan realisasi keuangan Rp266,38 miliar atau 32,20 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp2,24 miliar atau 0,27 persen.

Rincian realisasi 14 kabupaten/kota adalah:

• Banda Aceh: Rp72,41 miliar (41,9 persen)
• Lhokseumawe: Rp39,43 miliar (31,8 persen)
• Aceh Selatan: Rp33,00 miliar (65,3 persen)
• Langsa: Rp30,15 miliar (29,8 persen)
• Aceh Tamiang: Rp19,22 miliar (52,2 persen)
• Aceh Barat: Rp16,89 miliar (24,8 persen)
• Gayo Lues: Rp14,46 miliar (58,0 persen)
• Subulussalam: Rp14,17 miliar (16,7 persen)
• Aceh Jaya: Rp9,70 miliar (32,9 persen)
• Sabang: Rp6,30 miliar (9,1 persen)
• Aceh Singkil: Rp5,32 miliar (25,3 persen)
• Aceh Barat Daya: Rp2,91 miliar (32,5 persen)
• Aceh Tenggara: Rp1,68 miliar (20,4 persen)
• Nagan Raya: Rp0,73 miliar (2,7 persen)

Nurlis mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mengingatkan seluruh instansi dan pimpinan daerah untuk mengoptimalkan sisa waktu anggaran 2026.