BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pejabat negara dalam Reshuffle Kabinet Jilid VIII.
Kali ini sorotan utama tertuju pada pertukaran posisi dua jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat: Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak.
Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI sejak 10 Agustus 2025 dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Sementara Maruli yang sebelumnya menjabat KSAD sejak November 2023 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Pengangkatan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026. Prosesi dipimpin langsung Prabowo, yang juga memandu sumpah jabatan.
Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Siapa Tandyo dan Maruli?
Jenderal Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Infanteri (Kostrad).
Jejak kariernya mencakup jabatan tempur dan staf, termasuk Danbrigif Linud 17/Kujang I, Pangdam IV/Diponegoro (2023–2024), Wakasad, hingga Wakil Panglima TNI.
Ia juga pernah menjabat di Kementerian Pertahanan (Kabadiklat, Direktur Bela Negara, dan Direktur Kerja Sama Pertahanan).
Jenderal Maruli Simanjuntak lahir 27 Februari 1970, lulusan Akmil 1992 dari Kopassus. Ia pernah menjabat Danpaspampres, Pangdam IX/Udayana, Pangkostrad, lalu KSAD.
Maruli dikenal sebagai menantu Luhut Binsar Pandjaitan (menikah dengan Paulina Pandjaitan). Berdasarkan LHKPN, kekayaannya dilaporkan sekitar Rp81,1 miliar (bersih setelah utang).
Usai dilantik, Tandyo menyatakan prioritasnya mempercepat program strategis pemerintahan yang melibatkan TNI AD, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Maruli menegaskan akan mendukung tugas Panglima TNI sekaligus fokus pada pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil, termasuk mengoptimalkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dan dukungan TNI AU.
Apa di Balik Pertukaran Posisi?
Pertukaran ini memunculkan spekulasi di kalangan pengamat dan anggota DPR, terutama terkait kemungkinan regenerasi kepemimpinan puncak TNI.
Menurut Pasal 13 UU TNI (sebagaimana diubah UU Nomor 3 Tahun 2025), Panglima TNI harus perwira tinggi aktif bintang empat yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan (Darat, Laut, atau Udara). Jabatan Wakil Panglima saja tidak memenuhi syarat tersebut.
Sebelumnya Tandyo belum pernah menjabat KSAD, sehingga belum memenuhi kriteria.
Dengan dilantik sebagai KSAD, ia kini memenuhi syarat. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mencatat bahwa dari Angkatan Darat kini ada dua perwira yang memenuhi syarat: Maruli (sebagai Wapang yang pernah KSAD) dan Tandyo (KSAD baru).
“Bisa sinyal, bisa tidak. Ya, nanti kita tunggulah dua bulan ke depan,” ujar TB Hasanuddin, seraya menekankan bahwa pengangkatan Panglima adalah hak prerogatif Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
Tandyo sendiri enggan berkomentar jauh. “Itu domain Presiden,” katanya saat ditanya soal isu calon Panglima.
Sementara itu, penunjukan Maruli merangkap Kepala BNPPDT sejalan dengan penekanan pemerintah pada pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil—isu yang selama ini mendapat perhatian khusus, termasuk dari kalangan dekat Prabowo.
Badan tersebut sebelumnya lebih terkait Kementerian Dalam Negeri, namun kini diperkuat dengan fokus daerah terpencil.
Reshuffle jilid VIII ini juga mencakup pelantikan pejabat lain, di antaranya Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB (menggantikan Suharyanto di tengah isu penanganan karhutla dan proses hukum terkait dana bencana), dua Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet, serta pejabat Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove.[]()
Analisis Singkat
Pertukaran Tandyo-Maruli lebih terlihat sebagai penataan kelembagaan sekaligus persiapan regenerasi daripada “pergantian” yang bersifat politis semata.
Tandyo, dengan pengalaman komando wilayah dan staf Kemhan, dinilai siap memimpin TNI AD dalam mendukung program pembangunan.
Maruli, dengan latar Kopassus dan pengalaman Kostrad/Kodam, ditempatkan di posisi yang mendukung koordinasi antar-matra sekaligus tugas sipil-militer di perbatasan.
Apakah ini sinyal kuat menuju penggantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto? Belum ada konfirmasi resmi.
Yang jelas, konfigurasi baru ini membuka lebih banyak opsi bagi Presiden Prabowo dalam menentukan kepemimpinan TNI ke depan, sesuai ketentuan undang-undang.
Publik dan DPR tinggal menunggu dinamika selanjutnya, khususnya setelah masa reses parlemen.
Beri Komentar