Rusia tidak mengizinkan akses ke tawanan perang.
JENEWA — Kepala misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina Matilda Bogner mengatakan pada Jumat (9/9/2022), Rusia tidak mengizinkan akses ke tawanan perang. Dia pun menyatakan keprihatinan di tengah bukti bahwa beberapa tawanan perang telah menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk.
“Federasi Rusia tidak memberikan akses kepada tawanan perang yang ditahan di wilayahnya atau di wilayah pendudukannya…” kata Matilda Bogner dalam jumpa pers di Jenewa.
“Ini semakin mengkhawatirkan karena kami telah mendokumentasikan bahwa tawanan perang dalam kekuasaan Federasi Rusia dan ditahan oleh angkatan bersenjata Federasi Rusia atau oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi telah menderita penyiksaan dan perlakuan buruk,” ujarnya.
Amerika Serikat (AS) sebelumnya menuduh Rusia menginterogasi, menahan, dan mendeportasi secara paksa ratusan ribu warga Ukraina ke Rusia. Pejabat Rusia menolak klaim itu dan menyatakan tutuhan ini sebagai fantasi.
Rusia menyangkal penyiksaan atau bentuk penganiayaan lainnya terhadap tawanan perang. Moskow menekanakan pasukannya di Ukraina terlibat dalam operasi militer khusus untuk melucuti senjata.
Rusia terus menggemakan bahwa penurunan pasukan di negara tetangganya untuk menyingkirkan nasionalis sayap kanan yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Rusia sendiri.
Pertempuran antara Ukraina dan Rusia telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Ukraina melakukan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia.
Menurut laporan dari lembaga think tank Institute for the Study of War yang berbasis di Washington, pasukan Ukraina di wilayah timur laut Kharkiv telah merebut kembali sebagian wilayah yang dikuasai Rusia. Keberhasilan ini berkat upaya di selatan telah menguras beberapa sumber daya Rusia di daerah itu.
Sementara itu, penembakan berlanjut di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia Ukraina. Pihak-pihak yang bertikai kembali saling menyalahkan di tengah peringatan mengerikan dari pengawas atom PBB yang telah mendesak penciptaan zona aman untuk mencegah bencana.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
