BANDA ACEH – Wacana penerbitan municipal bond atau obligasi daerah kembali mencuat. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Senin (25/8) dalam sebuah diskusi di Jakarta menilai sudah saatnya pemerintah daerah tidak terus-menerus bergantung pada transfer pusat.
Menurutnya, obligasi daerah bisa menjadi instrumen inovatif untuk membiayai pembangunan, terutama proyek yang mampu menghasilkan pendapatan (revenue-generating project).
“Kalau kita punya niat baik dan kapasitas, investor pun akan percaya,” ujar Tamsil dalam sebuah forum politik fiskal yang digelar pekan ini. Ia menekankan, obligasi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal, bukan sekadar tambahan utang.
Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah pusat melalui visi Asta Cita berkomitmen memperkuat sinergi pusat-daerah. Namun, realita menunjukkan ruang fiskal daerah justru kian menyempit.
Dalam draf RAPBN 2026, transfer ke daerah diproyeksi turun hingga 29,3 persen, yang dikhawatirkan mempersempit kemampuan APBD membiayai layanan publik.
Kondisi ini membuat obligasi daerah kembali dipandang sebagai opsi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.
Meski regulasi sudah tersedia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, hingga kini belum ada satu pun pemerintah daerah yang berhasil menerbitkan obligasi daerah. Sejumlah kajian UNDP dan UNICEF menyebut hambatan utama ada pada ketidakharmonisan regulasi, lemahnya kapasitas fiskal, serta rendahnya kepercayaan investor terhadap kesehatan keuangan daerah.
Model revenue bond, yakni obligasi yang pembayarannya dikaitkan langsung dengan pendapatan proyek, dinilai paling ideal. Namun, tanpa pilot project nyata, gagasan ini masih sebatas wacana.
Sementara itu, Pengamat menilai, penerbitan obligasi daerah tidak lepas dari risiko. Jika proyek gagal menghasilkan, APBD akan terbebani cicilan bunga dan pokok utang. Potensi gagal bayar (default) pun terbuka, apalagi jika pendapatan daerah turun.
Selain itu, biaya administrasi penerbitan, keharusan memiliki rating kredit yang baik, serta risiko salah sasaran dalam penggunaan dana juga perlu diantisipasi.
Aceh: Otonomi Khusus, Potensi Khusus
Dalam konteks Aceh, wacana obligasi daerah memiliki arti strategis. Provinsi ini selama dua dekade terakhir mendapatkan kucuran Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dari pusat, yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, skema Dana Otsus akan berakhir pada 2027, sehingga Aceh dituntut menyiapkan sumber pendanaan alternatif sejak sekarang.
Sebagai daerah dengan kewenangan khusus, Aceh memiliki ruang inovasi fiskal lebih luas. Jika mampu merancang obligasi daerah untuk membiayai proyek produktif—misalnya infrastruktur energi terbarukan, kawasan ekonomi halal, pengembangan pariwisata berbasis budaya, hingga pengelolaan wakaf produktif—Aceh bisa menjadi pionir nasional.
Namun, syaratnya tidak ringan: tata kelola fiskal harus transparan, kapasitas fiskal daerah diperkuat, dan pemerintah Aceh harus mampu membangun kepercayaan investor.
Meski demikian, momentum politik saat ini dianggap tepat. Dengan dorongan pemerintah pusat sekaligus tekanan penurunan transfer fiskal, pemerintah daerah dituntut berani berinovasi.
Beri Komentar