“Ini merupakan tantangan bagi kita (PKK dan Bunda PAUD) untuk membuktikan diri bahwa kita mampu berbuat nyata dalam mendukung tugas pemerintah. Jika kita mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka kita (PKK dan Bunda PAUD) tentu akan menjadi senjata ampuh dalam menjalankan program kesejahteraan di masyarakat dan pendidikan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Iskandar AP, mengatakan PKK sejak dibentuk secara nasional pada tahun 1972, pemerintah telah menaruh harapan besar pada gerakan PKK ini, yakni ikut serta dalam peran pembangunan masyarakat.
Khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga, sehingga pada akhirnya, akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, sejahtera, mandiri, dan sadar hukum.
“Tapi hal ini akan dapat terwujud, saat organisasi PKK dapat berjalan dengan solid, dengan dukungan penuh dari anggotanya. Untuk itu tugas pertama para pengurus PKK yang dilantik hari ini, adalah membangun komunikasi dan konsolidasi internal, serta menyusun strategi dan program yang akan dijalankan ke depan,” kata Iskandar.
Iskandar menuturkan, PKK sebagai mitra Pemerintah Aceh, juga harus menyinkronkan program prioritas PKK dengan program kerja prioritas atau kebijakan pemerintah daerah masing-masing sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Gerakan PKK 2020-2024.
Selain itu, kata Iskandar, Pj Ketua PKK Kabupaten/Kota juga merangkap sebagai Bunda PAUD, untuk dapat memberikan perhatian kepada penguatan program-program Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah masing-masing. Dengan harapan, program tersebut juga agar disinergikan dengan upaya pengentasan Stunting yang juga sedang gencar dilaksanakan di Aceh saat ini.[]
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar