Politisi Partai Naggroe Aceh (PNA) ini menyebutkan, perkembangan digitalisasi dan informatika kini menjadi sebuah kewajiban dan keharusan bagi pemuda Aceh untuk mempelajari dan memiliki itu. Bagaimana pemuda yang sukses itu menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai pemuda.
“Memanfaatkan teknologi ini yang di kemas dengan sangat bagus bisa melakukan promosi secara digital. Lalu digitalisasi itu menjadi ekonomi kreatif bagi anak-anak muda Aceh. Sehingga anak muda ini satu HP bisa melahirkan berbagai karya yang dimiliki. Ini yang harus kita tempah, dan saya pikir kita orang Aceh dan anak muda Aceh tidak bodoh-bodoh amat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua GP Anshor Provinsi Aceh, Bustami, memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemuda Aceh. Berbicara pemuda, kata dia, lahirnya bangsa Indonesia tak terlepas dari keterlibatan pemuda dalam mendirikan NKRI.
Ia melihat, tantangan pemuda hari ini salah satunya adalah maraknya radikalisme dan terorisme yang menjadi persoalan baru. Sehingga dibutuhkan kontribusi pemuda Aceh untuk mencegah hal-hal yang seperti ini.
Menurut Bustami, jika radikalisme ini tidak dicegah maka akan terjadi perpecahan. Sebab, radikalisme tidak hanya bicara soal agama tetapi juga bicara soal kelompok dan antar organisasi masyarakat (Ormas).
“Kita khawatir kalau radikalisme ini tidak dicegah itu akan berefek kepada ketidakharmonisan antar OKP,” katanya.
Selain itu, maraknya peredaran narkoba juga menjadi ancaman bagi generasi penerus Aceh. Pemuda mesti menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan mapun pemberantasan narkoba tersebut.
Ia menambahkan, lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan bagi pemuda Aceh. Ia mengatakan, pemerintah perlu hadir untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, sehingga mereka punya kesempatan dan peluang kerja seperti yang lainnya.
“Tanpa ada lapangan kerja, anak muda juga tidak terarah dan menjadi persoalan baru bagi Aceh. Karena itu saya sangat berharap di pemerintah, kita mendorong agar lapangan kerja itu terbuka luas bagi pemuda Aceh,” katanya yang juga Komisioner KKR Aceh.
Sementara itu, Pembina Jaringan Anak Syuhada Aceh (JASA) Muhammad Joni, menyampaikan ada banyak keluhan yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, hampir 17 tahun Aceh damai, implementasi dari UUPA belum sepenuhnya berjalan maksimal.
“Dengan berakhirnya konflik yang panjang dan perjanjian MoU Helsinky itu kami punya harapan baru kami, bagaimana kami menginginkan putra putri Aceh kedepan jangan lagi merasakan apa yang kami rasakan selama ini,” kata Joni.
Beri Komentar