BANDA ACEH – Aktivis kemanusiaan, Haris Azhar, mengomentari tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) yang meminta Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak mundur dari jabatannya terkait peristiwa perampokan keluarga yang melibatkan oknum polisi di Medan. Haris menantang para mahasiswa itu untuk menggugat SK pengangkatan Panca sebagai Kapolda Sumut.
Hal ia sampaikan dalam diskusi Publik yang diselenggarakan HMI Jabodetabek Banten bertajuk “Evaluasi Polri: Meneropong Fenomena Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan” di Cawang, Jakarta Timur, Rabu, (12/10/2022).
“Saya juga mau nantang HMI Sumatera Utara, kalau memang penting, jangan cuma demo. Lakukanlah tindakan-tindakan lain. Misalnya gugat SK pengangkatannya, itu bisa juga dilakukan HMI,” kata Haris Azhar.
Mantan Koordinator KontraS tersebut melihat bahwa belum ada keseriusan Polri dalam menangani jaringan Ferdy Sambo yang diketahui umum sebagai Konsorsium 303. Alih-alih mengusut keterlibatan tiga Kapolda, kata Haris, polisi malah menangkapi para penjudi di daerah tiga Kapolda tersebut.
“Jadi ketika kasus Sambo ramai, pasca power point (diagram Konsorsium 303) dibuka, lah kok lucunya di area 3 Kapolda yang disebutkan itu ditangkapin sejumlah pemain judinya?” tanya Haris.
Bagi Haris Azhar, penangkapan para penjudi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah 3 Kapolda yang diduga masuk ke jaringan Ferdy Sambo, seolah hanya upaya mencari citra semata.
“Kayaknya kesannya ada aksi ‘gua enggak begitu’. Pertanyaannya kenapa selama ini enggak ditangkapin? Kenapa enggak dari dulu? Kenapa nunggu kasus Sambo dan power poinnya (diagram Konsorsium 303) lali baru dibuka/diungkap?,” paparnya.
Ia berharap agar polri mengusut oknum polisi yang diduga masuk anggota Konsorsium 303. Pasalnya, proses penyelidikan terhadap tiga Kapolda yang terseret dalam komplotan tersebut hingga kini tak pernah terdengar.
“Yang diungkap itu sejauh mana prosesnya di masing-masing Kapolda kita juga engga dengar. Sejauh mana dia dibongkar ke level tingginya,” ujar Haris.
“Saya cuma menganggap bahwa (pengusutan kasus Konsorsium 303) masih gimmick dan belum ada perkembangan yang signifikan,” imbuhnya.
Haris meminta agar tiga Kapolda, terutama Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak agar berlapang hati untuk diperiksa sebagai bentuk pembuktian atas dugaan keterlibatannya dalam Konsorsium 303.
“Soal Kapolda-Kapolda yang disebut dalam konsorsium itu saya pikir mereka harus legowo untuk dijadikan obyek yang bakal diperiksa kalau tim yang serius itu ada,” kata Haris Azhar.
Ia mengimbuhkan, pengusutan tiga Kapolda tersebut sebagai upaya mencegah asumsi dan kabar burung yang beredar di masyarakat. Tanpa ada pemeriksaan, kata Haris, anggapan masyarakat tentang keterlibatan tiga Kapolda membekingi judi online di Indonesia akan semakin liar.
“Menurut saya kuncinya ada di Kapolri, apalagi ada momentum. Momentum banyak sebetulnya buat polisi, sekali lagi ada di Kapolri momentum ini mau dimanfaatin atau enggak,” kata Azhar.
Badan koordinasi (Badko) HMI Sumut sebelumnya meminta Kapolri mencopot Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan lantaran dinilai gagal membina jajarannya yang diduga terlibat tindak pidana perampokan terhadap warga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (5/10/22) lalu.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Pemuda Badko HMI Sumut, M Julianda Arisha, menilai perbuatan oknum polisi di Medan itu sudah menciderai nilai-nilai Tribrata Polri sebagai aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat.
“Kami meminta Kapolri untuk mecopot Kapolda Sumut karena tidak bisa membina Kapolres jajarannya dan kami juga meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolrestabes Medan karena tidak bisa memberikan pembinaan kepada anggota Polri di bawah kepemimpinannya, PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat-red) tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku, pimpinannya juga harus merasakan pencopotan jabatannya karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” kata Julianda dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2022).
