Erick Thohir ungkap untuk jadi penggerak santri perlu tingkatkan kapasitas diri
JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong santri menjadi penggerak industri halal di Indonesia bahkan global. Dia mengatakan, ada potensi itu dari ribuan pondok pesantren di Indonesia.
Para santri dan santriwati dinilai harus mampu mengembangkan kapasitas diri guna bersaing di tengah tantangan era disrupsi dan perubahan digital yang sangat cepat. Erick meyakini, para santri dan santriwati itu juga akan turut berkontribusi dalam membawa Indonesia menuju negara maju dan membangun peradaban bagi negara.
“(Harus) Berani menghadapi tantangan era saat ini dengan perubahan yang sangat cepat,” kata Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/10).
Erick mengatakan, program Magang Santri dan Santripreneur merupakan kolaborasi yang sukses antara BUMN bersama sejumlah perguruan tinggi dan pesantren, dalam meningkatkan kualitas SDM.
“Langkah ini merupakan persiapan bagi generasi muda, untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depannya, termasuk di sektor digital,” ujar Erick.
Melalui program tersebut, Erick berharap akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kewirausahaan, sehingga pondok pesantren bisa menjadi mercusuar peradaban serta pusat pemberdayaan muslimpreuneur.
“Dengan terwujudnya SDM dari para santri yang berkualitas, maka santri akan jadi penggerak pemberdayaan industri halal di Indonesia dan internasional,” ujar Erick.
Diketahui, sebelumnya Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama 32 BUMN lainnya, telah menggelar Bakti BUMN untuk Santriyang meliputi program Magang Santri dan Pesantrenpreneur di Jawa Timur.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang dilakukan Kementerian BUMN.
“Kegiatan ini tentu sejalan dengan upaya Kementerian BUMN, dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren guna mewujudkan kemajuan peradaban dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Sumber: Republika
