BANDA ACEH – Secara nasional, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka wilayah-wilayah potensial di seluruh Nusantara akan di dorong untuk pembangunan sektor pariwisata, salah satunya adalah Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Melansir laman online Tribun.medan.com (11/08), dalam kesempatan Gowes Bareng Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Biru-Biru, Asri Ludin menegaskan bahwa Biru-Biru memiliki potensial daerah bidang pariwisata dengan keberadaan bendungan terbesar se-Sumatera Utara, yaitu Bendungan Lau Simeimei, oleh karena itu masyarakat diminta untuk mendukung wacana tersebut serta berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan seperti menerima para wisatawan dengan ramah. Asri Ludin optimis untuk menjadikan Deli Serdang sebagai kabupaten terbaik dalam bidang pariwisata ke depannya.
Dibalik Wacana Pembangunan Daerah Wisata
Rencana untuk menjadikan Deli Serdang sebagai kabupaten terbaik bidang pariwisata merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah daerah tidak memahami kondisi masyarakat yang sesungguhnya.
Disamping itu, pemerintah juga ingin melanggengkan proyek Lau Simeme dengan dalih objek wisata. Pernyataan ini seolah mendorong masyarakat untuk mendukung proyek pemerintah daerah ditengah polemik pembangunan proyek Lau Simeme.
Hingga saat ini proyek Bendungan Lau Simeme masih mengalami beberapa hambatan seperti sengketa lahan dengan warga lokal dan beberapa penolakan oleh warga lokal, namun pemerintah bersikeras untuk tetap melanjutkan proyek tersebut.
Selain itu, pembangunan daerah pariwisata belum tentu berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini karena biasanya pemerintah justru menggandeng para investor dan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek strategis dan pembangunan tempat-tempat wisata di daerah tersebut. Penyerapan tenaga kerja dari warga lokal juga biasanya sangat minim, hanya menempati bidang-bidang pelayanan tertentu.
Cerminan Kapitalisasi Potensi Daerah
Wacana pembangunan daerah pariwisata sejatinya merupakan cerminan dari kapitalisasi daerah potensial. Adanya peluang-peluang prospek bisnis yang menguntungkan menjadi dasar pemerintah untuk membangun suatu daerah menjadi objek pariwisata. Masyarakat hanya didorong untuk mengikuti dan mendukung setiap wacana yang dicanangkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Seringkali pemerintah justru mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Inilah potret dari penerapan sistem kapitalisme di Indonesia. Pemerintah, baik daerah maupun pusat, hanya berperan sebagai regulator dan mitra bagi para pemilik modal (kapital) untuk menguasai sektor-sektor strategis yang ada di daerah maupun pusat.
Beri Komentar