BANDA ACEH, JAKARTA — Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi melantik Ketua Umum beserta jajaran pengurus Badan Musyawarah Pidie Jaya (Bamus Pijay) Jabodetabek periode 2026-2030 di Gedung Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).
Pelantikan digelar bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dihadiri ratusan masyarakat serta tokoh asal Pidie Jaya dan Aceh yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.
Pengurus yang dilantik terdiri atas Ketua Umum Bamus Pijay Said Malawi, Ketua Harian Adnan Mahmud, Sekretaris Umum T. Iskandar Jakfar, Bendahara Umum Sulhan Ibrahim, serta jajaran pengurus harian.
Dalam sambutannya, Bupati Sibral Malasyi mengajak pengurus Bamus Pijay berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pembangunan daerah. Menurutnya, Bamus Pijay sebagai wadah perkumpulan tokoh dan masyarakat Pidie Jaya dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi harus mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.
Sibral mengatakan Pemkab Pidie Jaya saat ini masih fokus pada pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terus berjalan. Ia memastikan bantuan sosial dari pemerintah pusat mulai diterima masyarakat terdampak.
Pada tahap pertama, Pemkab Pidie Jaya mengajukan bantuan untuk sekitar 24.000 kepala keluarga (KK) terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 22.000 KK telah menerima bantuan.
“Alhamdulillah hari ini sudah diterima bantuan semua oleh masyarakat Pidie Jaya 22.000 KK. Masih tersisa 2.000 KK lagi,” katanya.
Sibral menjelaskan bantuan untuk 2.000 KK tersebut belum disalurkan karena anggarannya belum dikirimkan oleh pemerintah pusat.
“Kenapa belum dikirim? Nanti kita akan tanyakan kembali kepada Pak Menteri,” ujarnya.
Selain menyelesaikan penyaluran bantuan tahap pertama, Pemkab Pidie Jaya juga akan mengajukan bantuan tahap kedua yang diperkirakan mencakup sekitar 8.500 KK.
Sibral mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, jumlah masyarakat Pidie Jaya mencapai sekitar 42.000 KK. Dengan penyaluran bantuan tahap pertama dan rencana tahap kedua, sekitar 80 persen masyarakat diperkirakan akan menerima bantuan.
“Jadi akhirnya lebih kurang 80 persen masyarakat akan menerima bantuan,” katanya.
Sibral menegaskan pengajuan bantuan dilakukan berdasarkan data korban bencana yang telah diverifikasi hingga tingkat desa. Data tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengusulkan penerima bantuan kepada pemerintah pusat.
“Data tersebut semuanya diverifikasi dari tingkat desa, bukan data yang diberikan oleh pemerintah daerah lalu pemerintah pusat,” ujarnya.
Beri Komentar