UPDATE

NASIONAL

Usman Hamid Minta Polisi Periksa Jokowi soal Penyadapan Prabowo

BANDA ACEH  – Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai pengguna akhir (end-user) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, polisi masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang menggunakan hasil penyadapan tersebut.

Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak polisi menelusuri pihak yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Usman bahkan mendorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diperiksa.

Usman menilai pengusutan perkara tidak cukup hanya menyasar para pelaku di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan dan untuk kepentingan siapa informasi yang diperoleh digunakan.

“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa, karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh Politik, nah itu menjelang pemilu,” kata Usman dalam diskusi media bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu, dikutip Kamis (19/11/2026).

Usman menilai pengakuan Jokowi mengenai penggunaan informasi intelijen untuk memantau tokoh politik perlu menjadi perhatian. Menurutnya, intelijen negara semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum, bukan mengawasi aktivitas politik masyarakat.

“Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi,” ujarnya.

Usman juga mengungkap laporan Amnesty mengenai pembelian sejumlah perangkat penyadapan pada 2017-2023, atau selama pemerintahan Jokowi. Perangkat yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher.

Pembelian itu disebut melibatkan perantara perusahaan di Singapura dan NSO Group asal Israel. Amnesty mengaku telah meminta klarifikasi kepada kepolisian pada 2024 terkait temuan tersebut.

“Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo,” ungkapnya.

Polisi Telusuri Pengguna Lain

Sementara itu, Mabes Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir selain Listyo Sigit dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut perkara tersebut.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.