JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.
Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Hakim Ketua dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani awalnya menanyakan kesediaan Yaqut untuk memberikan kesaksian dalam perkara ketiga terdakwa tersebut.
Namun, Yaqut menyatakan tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat mereka.
“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut dalam persidangan tersebut.
Klaim Menjaga Kondisi Kesehatan
Di sisi lain, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya.
Menurut Mellisa, Yaqut perlu menjaga kondisi agar tetap fokus dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa.
“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.
Tiga Terdakwa Lain Bersedia Menjadi Saksi
Berbeda dengan Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi untuk perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
Adapun kasus yang menjerat keempat terdakwa berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.
Bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000 dan menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.
Persoalan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.
KPK mendakwa perkara tersebut telah menyebabkan kerugian pada negara sekitar Rp622,09 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat melakukan penghitungan kerugian negara atas kuota haji untuk tahun operasional 2023-2024.(*)























































































































Komentar Terbaru