UPDATE

NASIONAL

Tak Cukup Mundur, Mahfud: Pencalonan Gibran Langgar Konstitusi, Penyelesaiannya Harus Lewat Hukum!

BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi.Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Ia menanggapi pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden dengan mengaitkannya pada proses pencalonan Gibran dua tahun sebelumnya.

“Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut persoalan pencalonan Gibran sudah bermasalah sejak awal. Ia menilai proses tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum yang dilakukan melalui rekayasa.

“Pertama, pencalonan Gibran itu adalah satu pelanggaran konstitusi dan hukum melalui akal-akalan,” ujarnya.

Menurut Mahfud, dugaan pelanggaran dalam proses tersebut juga telah dibuktikan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia menyebut putusan itu mengungkap adanya rekayasa dan pelanggaran berat.

Mahfud kemudian menjelaskan proses perkara uji materi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, sejumlah gugatan dengan materi serupa sebelumnya hampir diputus dengan hasil ditolak.

Saat itu, Anwar Usman tidak ikut memutus perkara dengan alasan konflik kepentingan karena Gibran merupakan keponakannya. Namun, setelah diketahui gugatan tersebut akan ditolak, pemohonnya mencabut permohonan sehingga perkara kehilangan objek.

Beberapa hari kemudian, permohonan serupa kembali diajukan oleh pemohon lain, tepatnya pada hari libur. Mahfud mengatakan perkara tersebut langsung diputus tanpa sidang terbuka. Komposisi hakim saat itu terdiri atas empat hakim, tiga hakim, dan dua hakim, dengan lima hakim akhirnya memenangkan permohonan tersebut.

Meski mengkritik proses yang melatarbelakangi putusan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap harus dipatuhi.

“Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar, kalau MK sudah memutus, meskipun salah, harus ikut,” kata Mahfud. “Maka kita ikut semua putusan yang salah itu karena ikut Undang-Undang Dasar.”

Namun, menurut Mahfud, kepatuhan terhadap putusan MK tidak berarti pihak yang melakukan pelanggaran terbebas dari konsekuensi hukum. Ia mengatakan konstitusi juga menyediakan mekanisme untuk menindak hakim yang terbukti melanggar aturan.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.