BANDA ACEH -Terdapat dua pandangan di lingkungan DPR mengenai polemik yang menyangkut posisi Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Sebagian menganggap persoalannya telah selesai, sementara pihak lain melihat masih terdapat persoalan hukum yang perlu dituntaskan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dokumen yang dipersoalkan keabsahannya dalam proses pencalonan Wapres pada Pemilu 2024.
Selain itu, Amir mengingatkan adanya laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Ubedilah Badrun kepada KPK terkait Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep pada Januari 2022.
“Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengisian jabatan Wapres tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik,” kata Amir, dikutip Kamis 19 November 2026.
Persoalan lain yang menurut Amir perlu diperhitungkan adalah isu penyadapan dan dugaan adanya upaya makar terhadap Prabowo.
Dinamika intelijen dan keamanan negara, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan ketika Presiden menentukan calon pendampingnya.
Apalagi apabila benar terdapat persaingan kekuatan Politik dan ekonomi yang saling berkaitan, posisi Wapres bisa menjadi salah satu titik penting dalam perebutan pengaruh




















































































































Komentar Terbaru