UPDATE

NASIONAL

Gelar Perkara Penyadapan Makar

TAK tampak persiapan khusus di kantor Bareskrim Polri, dekat Blok M Jakarta. Hari ini, Kamis, 19 November 2026, Bareskrim dijadwalkan menggelar perkara dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan banyak tokoh.Agenda ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, penyidik akan memasuki tahap penting. Mereka akan menyusun kembali rangkaian peristiwa, menguji hubungan antarpelaku, menelusuri tujuan operasi, dan mencari dasar hukum untuk menghubungkan penyadapan dengan dugaan makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyebut gelar perkara akan melibatkan tim internal dan para ahli. Mereka akan membedah konstruksi perkara berdasarkan bukti dan keterangan ahli.

Tapi Susatyo juga menegaskan bahwa gelar perkara ini belum bertujuan menetapkan tersangka baru. Ini baru gelar perkara permulaan, yang tampaknya rumit karena melibatkan banyak pihak. Penyidik ingin menguji lebih dahulu seberapa kuat konstruksi hukum yang mereka bangun.

Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sehari sebelumnya memberikan gambaran lebih luas. Ia menyebut hubungan antara penyadapan dan dugaan makar semakin nyata.

Penyidik telah menerbitkan SPDP untuk perkara makar, sementara sebagian besar rekaman percakapan dari telepon genggam pihak terkait sudah mereka amankan. Sebagian data komputer memang diduga telah dihapus. Penyidik kini mendalami rekaman dan bukti elektronik tersebut.

Yusril menghendaki gelar perkara mengungkap hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain, termasuk pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penyadapan. Ia pernah bilang, “Wallahu a’lam bis shawab”, Allah yang lebih tahu, ketika ditanya otak intelektual penyadapan.

Melihat data pemeriksaan yang tersedia, ia bahkan membuka kemungkinan pemeriksaan berkembang ke luar lingkungan Polri, termasuk kalangan Politik dan birokrasi pemerintahan. Sasaran akhirnya jelas, itu tadi, menemukan aktor intelektual di balik operasi tersebut.

Penting mengingat bahwa Komisi III DPR telah lebih dahulu memberikan arah politik dan pengawasan terhadap perkara ini. Dalam rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November, Komisi III menghasilkan dua kesimpulan yang ringkas namun tegas.

Pertama, mengapresiasi pengungkapan kasus penyadapan ilegal, dan meminta penanganannya berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, Komisi III secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan para tersangka merupakan tindakan makar dan meminta Kapolri menerapkan pasal makar serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.