Argumen yang kerap dipakai adalah tanggung jawab besar, wajar tunjangan besar. Benar, beban kerja pejabat tinggi memang berbeda dari ASN biasa. Tapi wajar bukan berarti tanpa batas.
Wajar bukan berarti tertutup dari pengawasan publik. Wajar justru lahir dari keterbukaan. Tanpa transparansi, angka Rp127 juta per bulan untuk seorang Sekda atau Rp8,8 miliar per bulan untuk seorang Gubernur akan selalu dipandang sebagai ironi di tengah rakyat yang masih berjuang dengan ongkos hidup Jakarta.
Sudah saatnya mahasiswa dan masyarakat mengubah arah kritik. Jangan hanya terjebak pada DPRD sebagai musuh bersama.
Arahkan juga sorotan ke birokrat eksekutif, terutama Pemda Jakarta, yang selama ini terlindungi oleh kesunyian publik. Karena di balik sunyi itulah sering kali ada ruang gelap yang tidak pernah disentuh, padahal uangnya berasal dari rakyat yang sama.
**). Penulis adalah Analis politik dan ekonomi di Lingkar Study Data dan Informasi
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar