Syech Muharram menyebutkan, rancangan qanun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2025 dapat diringkas sebagai berikut:Jumlah pendapatan setelah perubahan APBK tahun 2024 direncanakan sebesar RP. 1.789.682.122.377,54 terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemudian, Jumlah belanja daerah dalam perubahan APBK tahun anggaran 2025 adalah RP.1.862.018.980.818,90 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Sementara untuk penerimaan pembiayaan sebesar RP. 77.836.858.441,36 dan pembiayaan netto sebesar RP. 72.336.858.441,36.
Terakhir Syech menyatakan, bahwa berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan dan belanja, maka perubahan APBK tahun anggaran 2025 berada pada posisi defisit sebesar RP. (-72.336.858.441,36). Namun defisit tersebut ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar RP. 72.336.858.441,36.
“Dengan harapan dapat kita setujui bersama untuk dapat ditetapkan menjadi qanun Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti,AMd, mengatakan, penyusunan perubahan APBK tahun anggaran 2025 merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Perubahan APBK menjadi sangat krusial, mengingat dinamika pembangunan yang begitu cepat, baik pada skala nasional maupun regional serta berbagai kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi postur anggaran daerah kita,” katanya.
APBK merupakan instrumen utama Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
“Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptablitas anggaran menjadi sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Perubahan anggaran bukan sekadar penyesuaian angka-angka, melainkan refleksi dari komitmen kita bersama untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang telah berjalan dan mencapai target serta mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan atau penyesuaian.
“Saya mengajak seluruh anggota dewan untuk mencermati dengan seksama setiap detail yang akan disampaikan dalam Nota keuangan dan rancangan qanun perubahan APBK ini, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah,” tuturnya.
Beri Komentar