BANDA ACEH – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai berbagai persoalan yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya telah memicu kejenuhan masyarakat, mulai dari polemik ijazah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga persoalan utang negara.Habib Umar bahkan menyebut Jokowi sebagai “Raja Jawa” yang dinilainya telah membuat malu Indonesia. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto berani melakukan pembenahan pemerintahan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Saya katakan Jokowi, si ‘Raja Jawa’ ini telah bikin malu Indonesia. Selain banyak melakukan kebohongan dan masuk dalam daftar orang terkorup yang telah dipublikasikan. Rakyat juga sudah jenuh dengan persoalan ijazah Jokowi dan bahkan kini ditambah dengan masalah ijazah anaknya,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (11/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan kritik Politik Habib Umar terhadap Jokowi dan keluarganya. Berbagai tudingan yang disampaikan itu perlu ditempatkan sebagai pernyataan narasumber, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai pihak yang dikritik.
Habib Umar menilai polemik mengenai ijazah Jokowi yang kemudian diikuti perdebatan mengenai dokumen pendidikan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menyita perhatian masyarakat.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak terus memicu perdebatan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia juga meminta Jokowi tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden.
“Contohnya seperti presiden-presiden sebelumnya yang setelah pensiun tidak lagi cawe-cawe soal jabatan,” katanya.
Habib Umar menilai pemerintahan yang sedang berjalan perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang pemimpin sebelumnya.
“Berikan pemerintahan yang baru kebebasan agar memiliki ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang penguasa sebelumnya,” jelasnya.
Selain polemik ijazah, Habib Umar menyoroti pembangunan IKN yang menjadi salah satu proyek besar pada era pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional, terutama yang menyangkut kebutuhan anggaran besar, keberlanjutan proyek, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga harus menjawab kebutuhan rakyat.
Beri Komentar