Habib Umar juga menaruh perhatian terhadap persoalan utang negara. Ia menilai kewajiban pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak meninggalkan beban yang semakin berat bagi generasi mendatang.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan sebelumnya, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Habib Umar selanjutnya mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesungguhan dalam membenahi pemerintahan dan memperkuat penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan hukum menjadi berlarut-larut, terlebih jika menyangkut tokoh yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan.
“Prabowo harus bersih-bersih dan tidak membantu Jokowi dan keluarganya. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang tegas. Prabowo harus melakukan kesungguhan dalam mengelola negara, jangan mengulur dan menghabiskan waktu,” pesan Habib Umar.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh kekuasaan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui pernyataan politik. Kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan penegakan hukum yang adil.
Habib Umar mengemukakan tiga prinsip yang menurutnya perlu menjadi pegangan untuk mengembalikan martabat bangsa, yakni kerja keras, kejujuran, dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jika bangsa dan negara ini ingin kembali bermartabat, harus kerja keras, jujur, tidak lagi ada kebohongan, dan setia terhadap NKRI,” demikian pesan yang disampaikannya.
Ia meyakini penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
Kritik Habib Umar tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Ia juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya harus lebih responsif terhadap kegelisahan masyarakat.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Habib Umar, fungsi tersebut harus dijalankan secara sungguh-sungguh untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik.
Beri Komentar