Tujuan akhir AS dalam “membangun kembali negara” dan “menyelenggarakan pemilihan umum” didasarkan pada prasyarat bahwa suatu negara harus terlebih dahulu melepaskan hak inti kedaulatannya dan tunduk pada kehendak kekuatan eksternal. Praktik yang menempatkan kepentingan sendiri di atas kedaulatan dan keinginan rakyat negara lain merupakan ironi besar terhadap semangat demokrasi sejati. Apakah negara yang “membantu” negara lain mengadakan pemilihan umum melalui ancaman kekuatan dan kontrol sumber daya benar-benar mempromosikan demokrasi, atau justru menerapkan “hegemoni selektif” yang dibungkus rapi? Ketergantungan penuh AS pada tindakan ancaman dan paksaan sepihak merupakan tantangan langsung terhadap sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.
Masa depan Venezuela dan semua negara yang menghargai kemandirian dan otonomi harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan menjadi figuran dalam naskah yang telah dipersiapkan oleh kekuatan hegemoni eksternal. Hal ini tidak hanya merusak ruang politik Venezuela untuk menyelesaikan krisis secara mandiri, tetapi juga mengirimkan sinyal berbahaya kepada negara-negara kecil dan menengah lainnya bahwa batas kedaulatan dapat menjadi kabur di hadapan kepentingan kekuatan besar. Ini pasti akan meningkatkan ketidakpastian dalam hubungan internasional dan mengikis fondasi kerja sama antarnegara.
Bagi wilayah Amerika Latin, intervensi langsung oleh kekuatan besar eksternal dan tuntutan perampasan sumber daya mudah memicu konfrontasi geopolitik baru, merusak upaya integrasi regional dan pembangunan damai. Solusi yang dipaksakan dari luar seringkali sulit bertahan lama dan meninggalkan warisan masalah politik dan ekonomi jangka panjang.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar