Oleh: Masry1
Daftar Isi
MEI 2026 tinggal menghitung hari. Di warung-warung kopi, perbincangan beralih dari soal politik praktis ke soal “hidup-mati” yang sangat personal: Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mulai melakukan pemilahan. Rakyat dikelompokkan ke dalam kotak-kotak bernama Desil.
Ada angka yang mengesankan: 3,1 juta jiwa rakyat Aceh kini ditanggung pusat (APBN), sementara Desil 6 dan 7 tetap dijaga oleh APBA. Sebuah langkah yang secara administratif terlihat cerdas untuk menyelamatkan fiskal daerah yang kian mencekik.
Namun, di balik angka-angka itu, ada sebuah pertanyaan besar tentang filosofi pelayanan publik: Untuk siapa sebenarnya rumah sakit kita dibangun?
Layanan Kesehatan: Hak Dasar atau Sekadar Bansos?
Secara teknis, pembagian desil adalah solusi anggaran. Namun secara ideologis, ia bisa menjadi duri dalam daging. Jika kesehatan hanya dipandang sebagai “bantuan” untuk si miskin, maka selamanya rumah sakit daerah akan terjebak dalam standar “serba miskin”.
Idealnya, jaminan kesehatan haruslah universal—tanpa kasta, tanpa sekat. Mengapa? Karena ketika orang kaya, orang berdaya, dan orang berkuasa juga ikut mengantre di rumah sakit negeri, di situlah kualitas akan dipaksa untuk naik.
Kelompok kritis inilah yang punya “suara” untuk menuntut toilet yang bersih, perawat yang ramah, hingga alat medis yang presisi.
Jika rumah sakit hanya diisi oleh suara-suara lemah yang tak punya pilihan, maka standar pelayanan akan stagnan pada level “yang penting ada”.
Ironi DSA dan Kursi Tunggu di Singapura
Kita dikejutkan oleh sebuah kontras yang pahit. Di satu sisi, RSUDZA—kebanggaan rakyat Aceh—sudah memiliki fasilitas mutakhir seperti terapi Digital Subtraction Angiography (DSA).
Namun di sisi lain, pemimpin kita justru memilih terbang ke Singapura untuk mencari pengobatan serupa.
Ini bukan sekadar soal pilihan pribadi. Ini adalah soal keteladanan. Ketika seorang pemimpin utama memilih berobat ke luar negeri, ia secara tidak sadar sedang mengirimkan kampanye negatif: bahwa dokter dan alat medis di Aceh belum cukup layak untuk dipercaya.
Bagaimana mungkin kita meyakinkan warga kelas menengah (Desil 8-10) untuk bangga berobat di negeri sendiri dan membayar iuran mandiri, sementara puncuk pimpinannya sendiri mencari keselamatan di luar sistem yang ia buat?
Seorang Gubernur seharusnya menjadi pasien pertama yang memvalidasi kualitas rumah sakit daerahnya. Jika pemimpin tidak merasakan langsung dinginnya lantai RSUD atau antrean di laboratorium, maka perbaikan layanan hanya akan menjadi laporan di atas kertas, bukan dari hati.
Menuju Marwah yang Sama
JKA 2026 jangan hanya dilihat sebagai perpindahan beban iuran dari APBA ke APBN. Ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah rumah sakit kita. Kita ingin melihat sebuah masa di mana si kaya dan si miskin duduk di kursi tunggu yang sama, dengan rasa percaya yang sama bahwa dokter mereka adalah yang terbaik.
Tugas pemerintah bukan hanya membagi desil, tapi memastikan bahwa RSUDZA dan seluruh rumah sakit di Aceh tidak lagi dianggap sebagai “fasilitas sisa”. Caranya? Mulailah dari keteladanan.
Sebab, jika rumah sakit daerah belum cukup baik untuk seorang pemimpin, maka ia sebenarnya belum cukup baik untuk rakyatnya. Mari kita rawat JKA, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kepercayaan dan martabat yang setara.[]
- Warga Banda Aceh yang Berdomisili di Pinggiran Kota[↩]
Beri Komentar