Kesamaan pola inilah yang dinilai dapat menjadi petunjuk awal untuk menelusuri apakah dokumen yang dikumpulkan saat Muktamar memiliki keterkaitan dengan template yang sebelumnya beredar.
Pada hari kedua Muktamar, Jumat (28/8), panitia disebut telah menampilkan kotak tabulasi resmi berbahan kaca untuk menampung amplop berisi dokumen usulan nama calon anggota AHWA.
Bagi Sholihin, isi amplop tersebut kini menjadi salah satu titik penting yang harus dibuka secara transparan. Setelah amplop dibuka dalam sidang pleno Muktamar, dokumen usulan dapat dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya beredar.
“Usulan nama AHWA telah dimasukkan dalam kotak kaca tabulasi resmi panitia Muktamar NU. Nanti setelah dibuka di sidang pleno, akan bisa diketahui daerah mana saja yang setor dokumen dengan wujud atau pola yang sama atau identik,” tuturnya.
Jika ditemukan kesamaan dokumen, Sholihin meminta PWNU atau PCNU terkait tidak langsung dianggap bersalah. Menurut dia, kesamaan tersebut harus menjadi pintu masuk pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya praktik rasuah.
Dengan demikian, dugaan jual beli suara tidak berhenti menjadi tudingan Politik internal. Jejak dokumen dapat menjadi salah satu instrumen untuk menguji apakah dukungan terhadap calon AHWA telah diarahkan sebelum forum Muktamar berlangsung.
KPK NU juga mendesak agar pembukaan dokumen usulan calon AHWA dilakukan secara terbuka di hadapan peserta Muktamar.
Sholihin menilai transparansi menjadi penting agar proses tersebut dapat diawasi langsung oleh para muktamirin dan tidak menimbulkan kecurigaan baru.
“Kalau surat usulan calon AHWA dihalangi untuk dibuka di hadapan Muktamirin, maka pihak yang menghalangi itu patut dipertanyakan,” katanya.
Bagi KPK NU, keterbukaan proses menjadi penting karena dokumen tersebut dapat menjadi salah satu alat untuk mengurai dugaan praktik rasuah yang mereka klaim telah terjadi sebelum Muktamar.
Apabila pemeriksaan nantinya menemukan bukti bahwa praktik rasuah benar-benar terjadi dan memengaruhi proses pencalonan maupun pemilihan, Sholihin mendorong peserta Muktamar mengambil tindakan tegas.
Salah satu langkah yang didorong adalah mengusulkan diskualifikasi terhadap calon yang terbukti terlibat.
Kini, bola berada di ruang Muktamar. Klaim mengenai dugaan jual beli suara harus diuji dengan bukti, sementara dokumen AHWA dan proses pembukaannya menjadi salah satu titik yang ditunggu untuk membuktikan apakah tudingan tersebut sekadar polemik atau benar-benar meninggalkan jejak dalam proses pemilihan
Beri Komentar