Sumber lain menyebut Purbaya dan Bimo juga berbeda pandangan soal restitusi pajak. Bimo mendorong pengembalian tepat waktu, sementara Purbaya cenderung menunda dan meneliti klaim perusahaan lebih ketat agar penerimaan negara tidak bocor.
Menteri baru akan meninjau rotasi
Sumber yang dekat dengan Purbaya mengatakan rotasi itu dibenarkan sebagai langkah meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai.
Namun, segera setelah dilantik Senin, Suahasil—teknokrat senior yang sebelumnya wakil menteri keuangan—mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan meninjau seluruh pengangkatan itu.
Dalam pesan WhatsApp kepada pejabat senior kementerian yang dilihat Reuters, Suahasil sempat menyarankan Purbaya menunda upacara sampai keberatan pimpinan pajak dan bea cukai diselesaikan. Suahasil tidak merespons permintaan komentar Reuters.
Kantor bea cukai pada Selasa menyatakan menunggu arahan menteri keuangan yang baru terkait pengangkatan tersebut.
Bukan satu-satunya gesekan
Bentrok dengan Djaka menjadi faktor penentu, tetapi bukan satu-satunya ketegangan Purbaya. Ia sempat berselisih dengan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya, Perry Warjiyo, terkait kebijakan menempatkan dana pemerintah di bank BUMN untuk mendorong kredit.
Purbaya juga berbeda pendapat dengan bos Danantara, Rosan Roeslani, setelah menyatakan dana kekayaan negara itu akan menyetor laba Rp120 triliun (sekitar US$6,8 miliar) untuk membantu target defisit fiskal tahun ini. Rosan kemudian mengatakan rencana itu tidak pernah dibahas.
Loyalitas dan militer di pemerintahan
Prabowo menempatkan sejumlah sekutu dekat dan figur militer aktif maupun purnawirawan di posisi kunci, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Beberapa jabatan penting lain, termasuk pimpinan Garuda Indonesia, juga diisi mantan militer.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Prabowo sangat menekankan loyalitas. Sikap itu bisa dipahami karena Prabowo lama berada di luar pemerintahan, tetapi dikhawatirkan mengorbankan sistem berbasis merit.
Menurutnya, agar negara berhasil, sistem Politik harus sehat dan teknokratik, serta birokrasi harus berbasis meritokrasi.
Sumber asli: Reuters, laporan Stefanno Sulaiman, 16 September 2026.





































































































Beri Komentar