Faizal menolak keras pemberian tersebut dikaitkan dengan PT Sinkos Indonesia. Menurut dia, bantuan diberikan dalam konteks hubungan sosial pribadi dan diberikan sebelum PT Sinkos berdiri.
“Jadi tidak benar kalau bantuan ini atas nama PT Sinkos. Saat bantuan itu diberikan, PT Sinkos belum berdiri,” tegasnya.
Hakim kemudian meminta penegasan.
“Jadi tidak benar ya bantuan ini kepada PT Sinkos?” tanya hakim.
Dalam persidangan tersebut, hakim kemudian memerintahkan agar frasa yang menyebut bantuan tersebut diberikan kepada PT Sinkos Indonesia dihapus dari bagian keterangan yang dipersoalkan.
Namun, perkara ini tidak berhenti pada klaim hubungan sosial.
Saat pengacara Rizal diberi kesempatan untuk bertanya kepada Faizal, pengacara tersebut meminta penegasan mengenai sifat bantuan peralatan yang diterima.
Faizal menjawab tegas bahwa bantuan tersebut memang merupakan bantuan pribadi Rizal dalam hubungan sosial.
“Benar, bantuan pribadi dalam hubungan sosial,” jawab Faizal.
Pengacara kemudian menanyakan kapan Faizal bertemu dengan Rizal.
Faizal menguraikan bahwa dirinya bertemu dengan Rizal sebanyak dua kali. Ia menegaskan, kedua pertemuan tersebut berlangsung di luar jam kerja dan dilakukan secara terbuka di tempat umum.
“Kedua pertemuan itu di luar jam kerja. Pertemuan terbuka ditempat umum bersama sekitar 50 tokoh-tokoh nasional seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Prof Anthony Budiawan, dan lain-lain. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi,” jawab Faizal.
Ketegangan kembali muncul ketika jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Faizal.
Faizal meminta jaksa membacakan BAP nomor 9 dengan suara keras. Karena menilai jaksa terlalu lambat, Faizal kemudian membaca sendiri bagian BAP yang ditampilkan pada layar persidangan.
Jaksa diam dan membiarkan Faizal membaca dengan keras yang didengar oleh seluruh ruang sidang.
Dalam BAP tersebut, Faizal meminta agar mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa dipanggil ke persidangan.
Menurut Faizal, keduanya penting didengar keterangannya karena berada pada posisi otoritas tertinggi di Kementerian Keuangan dan memiliki relevansi dengan upaya perbaikan sistem di lingkungan Bea Cukai.
“Untuk perbaikan sistem di Bea Cukai maka mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Purbaya harus dipanggil. Catat ini,” tegas Faizal, sambil menatap ketiga jaksa yang nampak seperti sedang “diadili” olehnya.
Faizal kemudian mengaitkan permintaan tersebut dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas persoalan mafia di lingkungan Bea Cukai.
Beri Komentar