Dalam mendukung hal tersebut, Pemko Banda Aceh turut memanfaatkan CCTV dan voice announcer di sejumlah titik untuk membantu pemantauan lalu lintas, ketertiban, dan keamanan ruang publik, termasuk kawasan wisata Ulee Lheue. Pemerintah kota juga merencanakan penambahan CCTV di kawasan Kampung Jawa serta pengembangan pengawasan di titik-titik rawan lainnya.
Penguatan keterbukaan informasi juga diarahkan hingga tingkat gampong melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan dari tingkat gampong hingga pemerintah kota.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, responsif, transparan, dan akuntabel.
Dalam paparan itu, Illiza turut menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota di antaranya predikat Sangat Baik pada Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat pemerintah daerah tahun 2025 serta penghargaan di bidang inovasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.
Ke depan, Pemko Banda Aceh juga merencanakan penguatan kualitas layanan informasi berbasis teknologi, termasuk pengembangan sistem kecerdasan buatan tahap pertama untuk mendukung digitalisasi layanan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Illiza menegaskan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk membangun pelayanan publik yang semakin terbuka dan responsif.
“Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutupnya.***
Beri Komentar