Tak hanya untuk perkara yang ditangani KPK, Unit AF KPK juga membantu penghitungan kerugian negara dalam perkara yang ditangani kepolisian.
“AF KPK juga membantu PKKN atas dugaan TPK perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, yang ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Minahasa yang disidangkan pada tahun 2023 dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,96 miliar,” terang Budi.
Berdasarkan pengalaman tersebut, KPK menegaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor di luar BPK dapat digunakan sebagai bagian dari pembuktian perkara, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian PKKN yang dilakukan AF KPK dalam hal ini diakui dan sah di pengadilan. Sehingga KPK berpandangan bahwa PKKN ini dapat dilakukan auditor di luar BPK, APIP, atau akuntan publik, selama memiliki kompetensi, standar, dan dasar hukum untuk melaksanakan PKKN berdasarkan peraturan perundang-undangan,” pungkas Budi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru