BANDA ACEH — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa secara konstitusional syarat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi. Pernyataan itu relevan dengan sikap Anggota DPR Fraksi NasDem Irma Suryani yang menilai pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersifat rasional dan berlandaskan konstitusi.Irma Suryani, Selasa (10/11/2026), mengatakan pernyataan Surya Paloh tidak boleh dimaknai sebagai dukungan atau penolakan Politik. Menurutnya, Paloh hanya menekankan bahwa jika syarat konstitusional sudah cukup, proses boleh dijalankan. “Ketua umum saya, Bapak Surya Paloh, memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?” ujar Irma kepada wartawan.
Jimly Asshiddiqie sebelumnya telah menyatakan pandangan serupa. Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak sah secara hukum, menjadi bukti baru (novum) bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Esensinya putusan Mahkamah Agung itu membuktikan bahwa sebenarnya cawapres Gibran temporer itu tidak memenuhi syarat,” kata Jimly dalam program ROSI di KompasTV. “Jadi (Gibran) ini bisa dimakzulkan dengan alasan ternyata dia tidak memenuhi syarat lagi.”
Jimly menjelaskan, alasan “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945 lebih luas daripada sekadar ketidakmampuan karena sakit. Persyaratan administratif pendidikan termasuk di dalamnya. Ia juga menyinggung polemik akun Fufufafa sebagai potensi perbuatan tercela jika terbukti milik Gibran dan pernah disangkal.
Wacana pemakzulan menguat setelah MA mengabulkan kasasi perkara tata usaha negara yang diajukan Subhan Palal pada 30 Oktober 2026. Putusan itu membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Meski menilai syarat konstitusional terpenuhi, Jimly berulang kali mengingatkan bahwa realisasi politik pemakzulan tidak mudah. Proses membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota, kemudian pemeriksaan di MK, hingga keputusan MPR. Sikap Presiden Prabowo Subianto dan konfigurasi koalisi di parlemen menjadi faktor penentu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru