BANDA ACEH – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI belum menentukan langkah untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PDIP masih menunggu dan mempelajari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) secara utuh sebelum mengambil keputusan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan fraksinya terbuka menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai kebutuhan Politik. Namun, langkah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan persyaratan administratif yang berlaku.
“Prinsipnya kalau Fraksi PDI Perjuangan akan terbuka menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai dengan kebutuhan politik yang diperlukan,” kata Dolfie di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, salinan putusan MA perlu dipelajari secara menyeluruh agar fraksi tidak keliru menafsirkan pertimbangan hukum maupun implikasinya. Ia menegaskan, membaca amar putusan saja tidak cukup untuk menentukan langkah politik.
“Kita kan harus baca secara utuh pertimbangan hukumnya apa, implikasi dari pertimbangan hukum apa, kan kita harus baca secara utuh. Seperti kita melihat putusan MK,” ujarnya.
Dolfie menambahkan, komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain telah berjalan sejak masa reses. Meski demikian, ia menyebut belum ada keputusan formal terkait dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
Ia menegaskan, langkah politik tersebut tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kebutuhan politik itu harus ada landasan syarat-syarat administratifnya dan syarat-syarat perundang-undangannya. Nggak bisa kita langgar juga,” tegasnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru