Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Tak Lagi Punya Kekuatan Hukum

BANDA ACEH  – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.

Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Dia menjelaskan, pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan sesuai amar yang telah ditetapkan.

Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus pengadilan.

Dia juga menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.

Banda Aceh

14.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Bali

15.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Jakarta Pusat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jambi

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

32 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

28 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Lampung

13.00 WIB

35 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

14.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Utara

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

32 °C

Cerah

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Jawa Barat

14.00 WIB

24 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Timur

14.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)