KORBAN kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota Bogor, Jawa Barat bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang, Senin 12 Mei 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor dari sampel makanan menunjukkan bahwa dua bahan makanan terindikasi mengandung bakteri E-Coli dan salmonella. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap ringan. Ia meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengata kan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu. Penghetian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat. Selain itu BGN akan meningkatkan SOP pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.
Keracunan MBG terjadi akibat industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Prinsip utama industri kapitalis adalah kepemilikan pribadi atas modal, kebebasan pasar, dan persaingan bebas, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Seharusnya Program Makan Bergizi Gratis ini diawasi ketat oleh Negara dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) bukan melepaskannya ke pihak mitra/swasta (SPPG). Program MBG ini terkesan program yang dipaksakan menegaskan program yang setengah matang. Seolah-olah berorientas pada kepentingan rakyat serta bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, padahal jauh dari harapan.
Pelaksanaan program MBG mendapat banyak kritikan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Staf Divisi ICW Eva Nurcahni mengatakan, dalam temuan di lapangan komposisi dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG kerap tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya. Menurut Eva, kondisi ini menjadi ironi terhadap narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menginisiasi program MBG. ICW pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program yang ditujukan untuk perbaikan gizi anak ini tidak menjadi beban keuangan negara tanpa hasil yang maksimal.
Beri Komentar