BANDA ACEH – Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, memerintahkan seluruh prajurit di jajaran Kodam IM untuk turun langsung membantu penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara sejak akhir pekan lalu. Instruksi ini disampaikan sebagai respons cepat atas semakin meluasnya dampak banjir yang telah menyebabkan ribuan warga terdampak dan ribuan lainnya mengungsi.
“TNI harus hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Seluruh prajurit saya perintahkan untuk bergerak cepat membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pengamanan wilayah rawan,” kata Pangdam IM dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa Kodam IM telah menyiagakan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) sebagai kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat di Aceh. Batalyon Komposit PRCPB disiapkan untuk bergerak secara cepat dan terkoordinasi, termasuk dalam pengecekan kesiapan satuan di lapangan agar respons penanganan bencana lebih efektif.
“Pasukan ini merupakan ujung tombak dalam memastikan respons bencana dilakukan secara sigap dan profesional,” ujar Joko Hadi Susilo.
Menurutnya, penanganan bencana merupakan salah satu tugas pokok TNI sesuai undang-undang. Namun, ia menegaskan bahwa TNI tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi antara TNI, Polri, BPBA, Basarnas, pemerintah daerah, hingga relawan dan masyarakat sangat penting demi percepatan penanganan di lapangan.
“Kehadiran TNI harus membawa rasa aman dan memberikan harapan bagi warga,” tuturnya. Ia juga meminta seluruh prajurit tetap menjaga empati dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak.
Pangdam IM berharap dukungan prajurit TNI dapat mempercepat pemulihan pascabanjir. “Kami ingin masyarakat Aceh Utara merasakan kehadiran negara di tengah kesulitan. Semoga situasi segera pulih,” ujarnya.
Pemkab Aceh Utara Tetapkan Status Siaga Darurat 54 Hari
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir selama 54 hari, mulai 23 November 2025 hingga 15 Januari 2026. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/845/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Ismail A. Jalil atau Ayahwa.
Penetapan status siaga darurat diambil setelah hujan deras berkepanjangan sejak 22 November menyebabkan meluapnya sejumlah sungai utama seperti Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, dan Krueng Mane. Debit air meningkat cepat dan menggenangi permukiman, jalan, fasilitas umum, tambak, hingga lahan pertanian di beberapa kecamatan.
“Status siaga darurat ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” kata Ayahwa.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, Langkahan, dan Muara Batu. BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir dan longsor.
BPBD Aceh Utara mencatat lebih dari 3.000 warga terdampak, sementara 1.400 orang mengungsi ke lokasi aman. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 80 sentimeter dan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Sejumlah infrastruktur seperti jalan desa, jembatan kecil, dan tanggul penahan arus mengalami kerusakan.
Sementara itu, sektor pertanian juga terdampak akibat lahan padi terendam air dan berisiko gagal panen. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan masih dalam proses pendataan.
Pemerintah kabupaten bersama BPBD telah membuka posko darurat, pos pengungsian, serta menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat.
BMKG Malikussaleh kembali mengingatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan, termasuk ancaman banjir rob di pesisir Aceh Utara. Masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan memantau informasi resmi. []
Beri Komentar