BANDA ACEH – Lanskap Politik dan ketatanegaraan Indonesia kembali diguncang oleh kritik beralur tajam pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Ibu Kota Negara.
MK memutuskan bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Aktivis senior kebangsaan, Dokter Zulkifli S. Ekomei, yang bergerak sendirian menggugat Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN), akhirnya buka suara secara blak-blakan.
Dalam wawancara eksklusif di podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan pada Sabtu (16/5/2026), Dokter Zulkifli menegaskan bahwa putusan MK adalah sebuah kemenangan substansial bagi rakyat.
Kendati secara formal gugatannya ditolak, amar putusan tersebut secara tegas mengunci status hukum bahwa Jakarta tetap merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebelum adanya Keputusan Presiden (Kepres) resmi.
“Bukan Kalah Menang, Jakarta Tetap Ibu Kota RI”
Dokter Zulkifli menepis narasi publik yang menyebut dirinya kalah di meja hijau Mahkamah Konstitusi.
Didampingi kuasa hukum Hadi Purnomo, ia justru melihat keputusan para hakim konstitusi sebagai pembuktian bahwa logika hukum yang ia ajukan adalah benar.
“Tidak ada kalah menang. Ditolak pun saya malah bersyukur, karena dalam putusannya hakim menetapkan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sesuai petitum saya. Itu yang paling penting. Urusan orang ngomong kalah, buat saya enggak penting. Yang penting negara ini punya ibu kota,” ujar Zulkifli secara retoris.
Ia menyoroti anomali ketatanegaraan yang terjadi belakangan ini, di mana status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah dicabut menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), namun tidak ada kejelasan hukum yang pasti mengenai ibu kota baru karena Kepres pemindahan belum pernah ditandatangani.
“Satu-satunya negara di dunia yang tidak punya ibu kota, kan aneh,” sentilnya.
Aroma Korupsi di Balik Mega Proyek IKN
Saat dibedah mengenai implikasi materiil dan anggaran dari proyek IKN di Kalimantan Timur, emosi sang dokter senior ini tampak memuncak.
Ia secara terang-terangan menyebut pembangunan IKN sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindakan yang grusa-grusu dan penuh kebohongan publik, terutama terkait klaim aliran investasi asing yang nyatanya nihil.
“Sejak awal saya bilang ini gegabah tapi terstruktur. Apa yang terstruktur? Korupsinya. Itu yang harus dibedah,” tuding Zulkifli tanpa tedeng aling-aling.
“Dulu katanya pakai dana investor, ternyata bohong semua, ujung-ujungnya pakai APBN. Uang rakyat menderita dipakai untuk itu, dan ini tidak ada yang mengaudit pengeluaran anggarannya,” ujarnya.
