BANDA ACEH — Ketua KAMMI Banda Aceh, Ariska, menilai pembahasan mengenai bisnis dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kalangan sebagian pelaku usaha belakangan ini telah bergeser dari semangat pengabdian menjadi pembicaraan yang minim empati terhadap kondisi masyarakat.
Didampingi Aulia Rahmi, yang membidangi advokasi dan isu-isu perempuan di KAMMI Komisariat USK, Ariska mengaku prihatin karena diskusi yang berkembang justru berkisar pada besarnya keuntungan bisnis, jumlah dapur yang berhasil dikelola, hingga potensi ekspansi usaha.
“Di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang semakin berat, kami justru mendengar sebagian orang membicarakan laba harian, omzet, bahkan berlomba menunjukkan berapa banyak dapur yang mereka miliki. Menurut kami, ini sudah tidak lagi mencerminkan empati terhadap situasi rakyat,” kata Ariska, Jumat (10/7).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih jauh dari kata pulih. Banyak keluarga harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
Karena itu, Ariska meminta pemerintah lebih kreatif dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha produktif, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya terpaku pada satu program. Yang lebih dibutuhkan masyarakat hari ini adalah bagaimana ekonomi bergerak, daya beli meningkat, dan masyarakat memiliki sumber penghasilan yang layak. Kita sedang menuju masa-masa paceklik yang berat, jangan sampai pemerintah tidak hadir,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program MBG, Ariska menilai ruang kritik publik tidak lahir tanpa alasan. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul telah menjadi konsumsi publik, mulai dari dugaan persoalan tata kelola anggaran, proses penunjukan penyedia yang dinilai sarat kepentingan, hingga kualitas makanan yang kerap menuai keluhan.
“Semua orang tahu program ini sejak awal tidak lepas dari berbagai persoalan. Isu tata kelola anggaran menjadi perhatian banyak pihak dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sekarang terbukti sebagian dapur MBG terpaksa berhenti beroperasi. Di sisi lain, masyarakat juga mendengar berbagai cerita mengenai proses memperoleh pengelolaan dapur yang dianggap penuh transaksi kepentingan. Akibatnya, ketika kualitas makanan dipersoalkan, publik menjadi semakin antipati,” katanya.
Beri Komentar