BANDA ACEH – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa posisinya di dalam pemerintahan saat ini tidak mengubah sikap kritisnya terhadap kekuasaan.Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab kritik publik terkait keputusannya menerima tawaran masuk ke dalam lingkar Istana di era Presiden Prabowo Subianto.
Dalam siniar Akbar Faizal Uncensored, Rocky menjelaskan bahwa tugas utamanya di Istana adalah memberikan pandangan kritis secara langsung kepada Presiden.
Menurutnya, peran teguran langsung ini tidak mungkin bisa dijalankan secara leluasa oleh para menteri di kabinet.
“Saya bukan kabinet, saya diminta berlokasi di Istana dengan tugas memberi pandangan kritis kepada presiden. Enggak mungkin menteri kasih itu ke presiden, ya ditabok lah. Sebelumnya saya ada jarak, kalau sekarang teriak paling enak langsung ke kuping presiden,” jelas Rocky.
Rocky menegaskan bahwa dirinya tetap memegang prinsip anti-kekuasaan yang berlebihan (anti-surplus of power).
Ia menilai kekuasaan yang tidak terkendali selalu menjadi akar dari korupsi. Secara blak-blakan, ia menyebut Istana sebagai sarang korupsi dan menegaskan niatnya untuk membersihkan praktik kotor tersebut langsung dari dalam sistem.
“Kekuasaan yang eksesif yang harus dikendalikan, itu sumber korupsi. Istana itu sarang korupsi, emang. Saya masuk ke situ buat berantas maling-maling yang sembunyi di bawah meja Istana dan pohon beringin,” tegasnya.
Ia juga menyadari bahwa keputusannya memicu pro dan kontra, terutama dari pihak-pihak yang dulu sejalan dengannya saat ia rutin mengkritik keras Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.
“Saya mengambil risiko bermusuhan dengan Jokowi 10 tahun, 80 persen caci maki saya. Sekarang saya tidak caci maki Prabowo, banyak yang caci maki saya. Temen-temen saya ini masih tolol, bukan dungu,” tambahnya.
Selain mengawasi jalannya kekuasaan, Rocky juga membeberkan alasannya membela program andalan pemerintah saat ini, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Rocky, program MBG dan penguatan koperasi adalah janji presiden yang mutlak harus direalisasikan kepada rakyat. Ia berpendapat bahwa pembatalan program yang berpihak pada intervensi sosial tersebut justru akan membawa Indonesia terjerumus ke arah sistem yang murni kapitalis.
“Saya belain MBG karena saya melihat ini kan janji Presiden. Masa dibatalkan? Kalau dibatalkan Indonesia jadi kapitalis dong,” pungkasnya.
Beri Komentar