BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons peluang pemanggilan dewan gubernur Bank Indonesia selain Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK); atau korupsi dana CSR BI-OJK periode 2020–2023.Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan akan dilakukan sepanjang penyidik memerlukan keterangan yang berbeda dari Filianingsih.
Dia memastikan, saksi yang dipanggil memang memenuhi tiga kualifikasi, yakni melihat, mendengar dan mengalami peristiwa terkait pratik korupsi yang diperiksa.
“Misalkan ada rapat-rapat, dia ikut di rapat, kita minta keterangan. Misalkan di rapat itu ada 10 orang, ya kita tidak minta semuanya, cukup dua. Kenapa? Ya karena pasti keterangannya sama 10 orang itu,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (25/9/2025) malam.
Sehingga, meski saat ini terdapat enam dewan gubernur BI, lembaga antirasuah tidak akan meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruhnya.
Selain Filianingsih, dewan gubernur di BI saat ini terdiri dari Gubernur BI Perry Warjiyo; Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti; dan tiga Deputi Gubernur BI yakni Juda Agung; Aida S. Budiman; dan Ricky P. Gozali.
“Kecuali ada keterangan lain yang tidak diketahui oleh orang ini. Misalkan yang ini rapat, rapatnya ada tiga kali, yang satu rapatnya cuma ikut sekali, yang kedua ikut tiga kali, dan lain-lain, ya tentu kita akan beda. Bedakan yang ikut yang rapat sama yang tidak rapat,” beber Asep.
Adapun KPK sudah memeriksa Filianingsih pada 11 September 2025. Filianingsih diperiksa selama enam jam.
Dia hadir pada 13.42 WIB dan meninggalkan gedung Merah Putih KPK pada 20.00 WIB. Filianingsih mengatakan penyidik memberikan pertanyaan mengenai tugas-tugas Bank Indonesia dan dewan gubernur.
“Ya tugas-tugas kami. Tugas-tugas Bank Indonesia, tugas-tugas Dewan Gubernur,” kata Filianingsih.
Filianingsih mengatakan kebijakan penyaluran CSR oleh BI sudah berjalan sejak lama, di mana tujuannya adalah untuk membantu pemberdayaan masyarakat.
Sehingga, menurut Filianingsih, Bank Indonesia tetap bisa menyalurkan program tersebut meski bukan lembaga yang berorientasi pada profit.
Dikonfirmasi secara terpisah, KPK mendalami mengenai mekanisme program sosial, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Pertanyaan itu disampaikan kepada pejabat BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi XI yang hadir dalam pemeriksaan itu.
