BANDA ACEH — Meski Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengecam masih ada saja pihak yang mempersoalkan agar status bencana Sumatra menjadi bencana nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat tetap mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Sumatra.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Gerakan Rakyat, Robby Kusumalaga, dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).
“Korban bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Robby.
Berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember 2025, katanya jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.068 jiwa, terdiri atas 456 orang di Aceh, 366 orang di Sumatra Utara, dan 246 orang di Sumatra Barat.
Selain itu, 190 orang dilaporkan hilang dan 537.185 jiwa saat ini berada di pengungsian.
Ia menilai pemerintah daerah kewalahan menangani dampak bencana karena lumpuhnya infrastruktur vital, seperti jalan lintas provinsi, jembatan, dan rumah sakit daerah, yang menyebabkan distribusi logistik terhambat serta sejumlah desa terisolasi selama berminggu-minggu.
Robby menyebut kondisi tersebut telah memenuhi indikator penetapan Bencana Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.
Termasuk besarnya korban jiwa, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur kritis, serta dampak sosial-ekonomi yang meluas.
Selain faktor alam berupa Siklon Senyar, Gerakan Rakyat menilai kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan turut memperparah dampak bencana.
“Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” tambahnya.
Gerakan Rakyat menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden, yakni penetapan status Bencana Nasional, pembukaan akses bantuan internasional, moratorium izin tambang dan sawit disertai audit lingkungan, serta mobilisasi penuh TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB untuk membuka akses wilayah terisolasi.
Di sisi lain, Gerakan Rakyat mengklaim telah menurunkan relawan dan menyalurkan bantuan logistik serta medis ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang melalui jalur laut akibat terputusnya akses darat.
“Gerakan Rakyat akan terus bersuara hingga negara benar-benar hadir,” kata Robby.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat sejak awal telah menangani banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan skala nasional, meski tanpa menetapkan status darurat bencana nasional.
Beri Komentar