BANDA ACEH – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12), Dino menyampaikan empat kritik dan pesan strategis yang menurutnya menentukan masa depan diplomasi Indonesia.
Ia memperingatkan, tanpa perbaikan serius, kinerja Menlu Sugiono berisiko dicatat sejarah dengan nilai merah. Dalam pernyataannya, Dino menegaskan posisinya sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung Politik luar negeri Indonesia, ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, sekaligus sebagai warga negara.
Ia menyebut telah berkecimpung di dunia diplomasi selama 40 tahun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, sehingga merasa berkewajiban menyampaikan masukan tersebut.
Dino mengaku terpaksa menyampaikan kritik melalui media sosial karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terblokir selama berbulan-bulan. Ia berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan justru menjadikan kritik itu sebagai bahan refleksi demi perbaikan kinerja Kementerian Luar Negeri.
Kritik pertama Dino menyoroti kepemimpinan Menlu Sugiono di internal Kemlu. Menurutnya, idealnya seorang menteri luar negeri mencurahkan waktu penuh untuk memimpin kementerian, atau setidaknya 50 persen, bahkan hingga 80 persen.
Dino mengibaratkan Kemlu sebagai mobil Ferrari yang diisi diplomat-diplomat bertalenta luar biasa. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa pengemudi yang benar-benar fokus.
Ia menilai banyak KBRI saat ini tidak mendapatkan arahan jelas dari pusat, rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, serta kinerja diplomat menurun akibat anggaran yang dipangkas. Kondisi tersebut, menurut Dino, memicu demoralisasi, karena inisiatif para diplomat merasa tidak direspons oleh pimpinan.
Selain itu, Dino mengungkap banyak duta besar yang kesulitan menemui Menlu Sugiono ketika kembali ke Indonesia. Situasi ini dinilainya berisiko menghilangkan peluang diplomasi, serta membuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak seimbang dan cenderung dikendalikan oleh negara mitra.
“Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang, tapi bisa meledak di kemudian hari,” ujar Dino.
Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada publik. Dino merujuk ajaran mantan Menlu Ali Alatas yang menekankan bahwa politik luar negeri dimulai dari rumah, sehingga setiap langkah diplomasi perlu dijelaskan dan dipahami masyarakat.
