Oleh sebab itu, Kamhar memastikan Demokrat akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana “korupsi bansos”. Berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan. Jika Pak SBY mengangkat 1,1 juta orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah yang sekarang malah mau memecat honorer dan menjadikan mereka pengangguran,” kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan Partai Demokrat tahu bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden sebagaimana mestinya. Hal itu berbeda dengan PDIP yang dinilai menempatkan Presiden sebagai petugas partai.
“Seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak. Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso,” pungkas dia.
Sebelumnya, Hasto secara gamblang menutup peluang berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di pilpres 2024 mendatang.
“Ya kalau dengan PKS tidak (berkoalisi),” kata Hasto.
Ketika ditanya kans koalisi dengan Demokrat, Hasto juga memberikan sinyal menolak. Ia mengatakan PDIP tak menyukai berbagai bentuk kamuflase politik.
“Koalisi ini harus melihat emotional bonding pendukung PDIP, begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan,” tuturnya.
Karena itu, ia berpandangan, tak mudah bekerja sama dengan Demokrat di 2024 karena perbedaan tersebut.
