Pekerja memuat kotak berisi kurma ke dalam truk saat organisasi non-pemerintah Bank Makanan Mesir menyiapkan sumbangan makanan untuk warga Palestina di Jalur Gaza, di New Kairo, Mesir, (11/2/20240
RIYADH — Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman mengatakan lembaga dana itu akan mendukung ke badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) untuk “upaya bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.” Di mana perang Israel di kantong pemukiman Palestina itu sudah berlangsung selama lima bulan.
Dikutip dari Aljazirah, Rabu (21/3/2024) Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman mengatakan akan “memberikan makan pada lebih dari 250 ribu orang dan tenda bagi 20 ribu keluarga.” Pada awal tahun ini pemerintah Israel menuduh 12 pegawai UNRWA terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023.
Israel mengklaim Hamas membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya dalam serangan tersebut. Tuduhan Israel mendorong satu lusin negara Barat yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan bantuannya ke UNRWA.
UNRWA merupakan tulang punggung penyedia dan pengirim bantuan dan layanan vital termasuk pendidikan dan kesehatan bagi jutaan rakyat Palestina baik di Gaza maupun di seluruh Timur Tengah. Sebelumnya dilaporkan Kongres AS dan Gedung Putih menyepakati rancangan undang-undang anggaran militer, Departemen Luar Negeri dan berbagai program pemerintah lainnya yang akan melanjutkan larangan pemerintah AS mendanai UNRWA sampai Maret 2025.
Bulan lalu, Senat AS meloloskan legislasi yang memotong pendanaan untuk UNRWA sebagai bagian dari rancang undang-undang untuk menyediakan bantuan ke Ukraina, Israel dan Taiwan senilai 95 miliar dolar AS. Rancangan undang-undang itu mengalami kebuntuan di House of Representative.
Pendukung bantuan untuk UNRWA berusaha agar pendanaan dipulihkan. Mereka mendesak Washington untuk membantu UNRWA mencegah kelaparan di Gaza. Pada Rabu (20/3/2024) dua sumber mengatakan pendanaan akan diblokir selama satu tahun.
Detail upaya alternatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina di Gaza akan dibahas setelah legislasi itu resmi diumumkan. Gedung Putih dan pemimpin Kongres menolak memberikan komentar mengenai detail kesepakatan tersebut sampai teks undang-undang anggaran sudah dirilis.
Sumber: Republika
