OLEH: HENRYKUS SIHALOHO
PASAL 24C UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan 3 kata “Undang-Undang Dasar”. Tanpa perlu perdebatan, seperti namanya, MK jelas merupakan penjaga Undang Undang Dasar (konstitusi). Masuk akal bila hakim MK yang hanya 9 orang tersebut harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (ayat (5)).
Demikian hebatnya tugas pokok dan fungsi hakim MK, dalam UUD 1945 hanya pada mereka dilekatkan kata “negarawan.” Sebagai negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, hakim MK adalah mereka yang bergeming pada intimidasi dan iming-iming, bahkan dengan ancaman nyawa dan/atau mendapatkan uang ratusan triliun sekalipun.
Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hakim MK memahami betul bahaya dari penguasa yang sewenang-wenang, yang merasa dirinya di atas UUD 1945 dan karenanya boleh melanggar semua produk hukum yang diturunkan darinya.
Tidak berlebihan bila dikatakan, di pundak 9 hakim inilah keberlangsungan sebuah negara diletakkan. Hakim MK sadar betul kekuasaan yang sewenang-wenang bukan hanya cenderung korupsi, tetapi juga terjadi lantaran korupsi. Korupsi melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan semakin sewenang-wenang karena bisa menyandera sesama koruptor (jeruk makan jeruk).
Dengan satu kalimat majemuk Lord Acton menyebut, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Kalimat yang terkenal ini ditulis oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 5 April 1887.
Penulis merasa perlu mengutip 3 kalimat yang mendahului kalimat yang terkenal di atas dan 3 kalimat setelahnya, “Saya tidak dapat menerima kanon Anda bahwa kita harus menghakimi Paus dan Raja tidak seperti orang lain, dengan anggapan yang baik bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Kalaupun ada anggapan, hal itu justru sebaliknya terhadap pemegang kekuasaan, semakin meningkat seiring meningkatnya kekuasaan. Tanggung jawab historis (yakni, penilaian para sejarawan di kemudian hari) harus menutupi kekurangan tanggung jawab hukum (yakni konsekuensi hukum selama masa hidup penguasa). Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat, bahkan ketika mereka mempunyai pengaruh dan bukan otoritas: terlebih lagi jika Anda menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas. Tidak ada bid’ah yang lebih buruk daripada jabatan yang menguduskan pemegangnya. Itulah titik di mana … tujuan akhirnya belajar menghalalkan segala cara.”
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar