Yang perlu kita perhatikan, menu makan siang gratis di Jepang dibuat dan diawasi secara ketat baik itu jenis makanan, kandungan gizi hingga kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai usianya. Awalnya, program tersebut diperuntukkan bagi siswa-siswi yang kurang mampu namun pada akhirnya Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang tahun 1954 yang mewajibkan siswa sekolah dasar dan menengah mendapatkan makan siang gratis di sekolah.
Jepang menggunakan politik tertutup pasca jatuhnya bom Nagasaki dan Hiroshima, kaisar memutuskan Jepang recovery mandiri tanpa melibatkan negara asing samasekali, memang berat, namun Jepang berhasil dan menjadi negara mandiri yang kuat perekonomiannya. Tentu Indonesia tidak bisa serta merta meniru begitu saja program makan siang ini dari Jepang.
Secara banyaknya kekayaan alam, Indonesia jelas lebih unggul. Masalahnya Indonesia kedaulatannya sudah tergadai oleh negara kapitalis yang hari ini sekaligus menjadi pemimpin dunia. Amerika dan negara Eropa lainnya, bahkan Cina. Secara kasat mata mampu mempermainkan nasib satu bangsa dari mulai urusan pasar, ekonomi, pendidikan hingga hukum yang harusnya dilegalkan di negeri ini. Maka studi banding ini tak lebih dari sekadar pemborosan anggaran .
Program makan bergizi gratis menunjukkan tidak seriusnya penguasa negeri ini melihat persoalan umat. Jika rakyat tak bisa makan, angka stunting tak pernah turun, rakyat sulit mengakses pendidikan sehingga pengetahuannya tentang gizi sangat buruk, apalagi kesehatan, yang penting makan, bergizi atau tidak urusan lain, kriminalitas kian mengerikan juga rata-rata karena faktor ekonomi, maka fix, kita salah menerapkan aturan. Jika tetap program makan bergizi gratis ini dilanjut kita malah semakin salah jalan. Apalagi dinisbatkan sebagai faktor pendukung tumbuhnya perekonomian, jika masih dalam kungkungan kapitalisme hanya jadi bualan semata.
Kapitalisme lah yang menjadi biang kerok seluruh masalah di negeri ini. Sebenarnya tak ada yang tersisa di negeri ini, sebab kedaulatan pun sudah tersandra dengan ulah beberapa pemegang modal besar yang sukses mendudukkan penguasa boneka, melalui pemilu. Ya, demokrasi makin membuat kapitalisme menghujam dalam di negeri ini sehingga apapun kebijakan pemerintah tak lepas dari prinsip untung rugi ala pengusaha.
Yang namanya proyek, jika kita di alam kapitalisme maka artinya adalah investasi, utang lunak, kerjasama bilateral atau multilateral yang kemudian menghasilkan kesepakatan, negara asing modal, tenaga ahli, tenaga kerja berikut teknologi sedang kita adalah lahannya, pasarnya, dan pemilik bahan baku yang siap habis-habisan memberikan yang terbaik untuk sang pemilik modal.
Adakah Solusi Terbaik?
Jika sudah sedemikian genting, adakah solusi untuk keluar dari persoalan ini? Jelas ada, yaitu kembali kepada pengaturan Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. , para sahabat dan kholifah-kholifah selanjutnya.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar