“Karena investor akomodasi (perhotelan) itu akan melihat seberapa kontinu dan seberapa stabil pasarnya. Kalau misal dia tidak terlalu masif, otomatis mereka tidak mendapatkan (target) okupansinya. Nah ini mesti jadi gambaran pemerintah juga,” tukasnya.
Baca:Sumber Kekayaan Aguan, Raja Properti Investor Megaproyek IKN Jokowi
“Pemerintah harus jelas dulu. IKN ini sebetulnya tujuan dibangun untuk apa? Apakah ingin membuat sebuah destinasi baru atau ibu kota negara baru? Yang mana ini dibangun agar pemerintahan itu terpusat di satu tempat, sehingga mengurangi kemacetan juga yang sudah overload di Jakarta. Itu kan harus dijelasin,” kata Maulana.
Jika pemerintah membangun IKN menggunakan embel-embel konsep objek wisata dan berbagai macam fasilitas atraksi, menurutnya pemerintah menjadi tidak fokus dengan tujuan utamanya membangun ibu kota baru RI tersebut. Dia pun mencontohkan strategi yang digunakan Malaysia.
“Saya contohkan lah di Malaysia, bahwa pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Tapi kan itu mereka memang tempat pemerintahan saja, tidak menjadi satu destinasi baru, melainkan hanya menjadi tempat pusat kegiatan pemerintah saja,” jelasnya.
Beri Komentar