Jika tidak, ketidakpastian ini dapat berlanjut hingga memicu perdebatan publik yang berkepanjangan, dan berpotensi mempengaruhi legitimasi pemerintahan Prabowo.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kejelasan hukum dan sikap tegas dari pemerintah saat ini. Jika pelantikan di Jakarta tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka risikonya bisa sangat besar bagi legitimasi presiden terpilih,” pungkasnya.
Menanti Kepastian Pemerintah
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait lokasi pelantikan presiden yang direncanakan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menyatakan bahwa segala keputusan terkait pelantikan presiden terpilih akan mengikuti aturan yang ada, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah proses tersebut akan dilakukan di IKN atau masih di Jakarta.
Sementara itu, masyarakat dan Pengamat Politik terus menunggu kepastian dari pemerintah.
“Ini bukan hanya soal teknis, tetapi soal simbolisme dan kepastian hukum. Pelantikan presiden adalah momen yang sangat penting bagi negara, dan harus dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” katanya.
Keputusan mengenai tempat pelantikan presiden ini akan menjadi isu yang sangat diperhatikan menjelang masa transisi pemerintahan.***
Beri Komentar